Bupati Subandi Deklarasi Pengelolaan Mangrove Bersama Kepala Daerah Pantura

Sidoarjo, wartasembilan.com, Bupati Subandi deklarasi pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan yang dibacakan dalam acara Simposium Mangrove guna Pemberdayaan Masyarakat di Balai Sidang Universitas Indonesia, pada Senin (10/8/2026).

Simposium ini sekaligus menjadi ajang peluncuran Program Nilai Ekonomi Karbon Mangrove. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo hadir bersama pemerintah kabupaten/kota pesisir Pantura lainnya untuk merumuskan langkah bersama menjaga kelestarian sekaligus memanfaatkan potensi ekonomi mangrove.

Mangrove Dinilai Jadi Fondasi Ekonomi Baru

Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa pengelolaan ekosistem mangrove tidak lagi sekadar soal pelestarian lingkungan. Ia menyebut mangrove kini menjadi fondasi ekonomi baru bagi warga pesisir.

“Melalui deklarasi ini kami berkomitmen menjadikan pengelolaan ekosistem mangrove sebagai fondasi pembangunan masyarakat pesisir yang inklusif, produktif, tangguh dan berkelanjutan,” kata Subandi.

Bupati Subandi dan kepala daerah Pantura deklarasikan komitmen kelola mangrove berkelanjutan dalam Simposium Mangrove di Balai Sidang UI, Senin (10/8/2026).
Bupati Subandi dan kepala daerah Pantura deklarasikan komitmen kelola mangrove berkelanjutan dalam Simposium Mangrove di Balai Sidang UI, Senin (10/8/2026).

Para kepala daerah lain yang hadir turut menegaskan pandangan serupa. Mereka menilai ekosistem mangrove berfungsi ganda, sebagai benteng alami pelindung kawasan pantai dari abrasi sekaligus sumber penghidupan baru bagi masyarakat sekitar.

Lima Poin Komitmen Disepakati Bersama

Pertemuan tersebut menghasilkan lima poin komitmen yang disepakati oleh seluruh kepala daerah pesisir Pantura. Poin pertama menekankan penguatan pemberdayaan yang inklusif dan partisipatif, mencakup pendataan kelompok sasaran hingga penguatan peran masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan mangrove.

Poin kedua mendorong penguatan ekonomi berkelanjutan berbasis mangrove, mulai dari silvofishery, perikanan berkelanjutan, produk olahan hasil laut, hingga ekowisata dan UMKM lokal. Poin ketiga memperkuat kelembagaan lewat pengembangan koperasi serta BUM Desa agar mampu mengelola usaha secara profesional.

Poin keempat menekankan sinergi multipihak lewat dukungan kebijakan, riset, investasi, teknologi, dan akses pasar. Poin kelima menyusun rencana aksi bersama yang akan dipantau secara berkala, mencakup prioritas wilayah hingga indikator keberhasilan.

Kolaborasi Diyakini Perkuat Kesejahteraan Pesisir

Pemkab Sidoarjo meyakini kolaborasi erat antar-pemangku kepentingan akan membuat ekosistem mangrove tidak hanya lestari, tetapi juga berkembang menjadi sumber kesejahteraan dan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Program ini diharapkan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo, Eri Sudewo, menyampaikan bahwa Bupati Subandi deklarasi dengan Kepala Daerah Pantura menjadi titik awal kerjasama lintas daerah dalam mengelola potensi mangrove secara berkelanjutan di kawasan Pantai Utara Jawa.

Teguh

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous post DLH Provinsi Jatim dan Singapura Kerjasama Pengolahan Sampah
Next post Menteri LH Jumhur Usulkan Sebutan Baru bagi Pemulung Sampah