MEDAN, NarasiGlobal.com,- Menteri Jumhur Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menyerukan percepatan pemulihan ekosistem di Sumatera Utara melalui kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. Seruan tersebut disampaikan dalam rangkaian kunjungan kerja pada 27 Oktober 2026, yang mencakup kuliah umum di dua perguruan tinggi dan penanaman mangrove bersama Pemuda Pancasila.
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyampaikan perkembangan kegiatan tersebut melalui publikasi resmi pada 28 Oktober 2026. Pemerintah menekankan bahwa perlindungan lingkungan harus menghasilkan perbaikan nyata, bukan sekadar kegiatan seremonial. (Sumber resmi KLH/BPLH).
Pemulihan Lingkungan Harus Berdampak Nyata
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Jumhur menyampaikan kuliah umum bersama sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan Universitas HKBP Nommensen di Medan.
Baca juga: Turnamen E-Sport Free Fire Pasuruan Dibuka Ketua KORMI
Ia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem dan keselamatan masyarakat. Pemerintah, menurutnya, perlu memperhitungkan daya dukung lingkungan sejak tahap perencanaan pembangunan.
“Pembangunan tetap diperlukan untuk membuka lapangan kerja, menyediakan energi, dan memperbaiki pelayanan publik. Namun, lokasi, skala, dan metode pembangunan wajib memperhitungkan kapasitas alam serta keselamatan manusia sejak tahap perencanaan,” tegas Jumhur.
Pesan tersebut relevan dengan kondisi Sumatera Utara yang menghadapi risiko banjir, banjir bandang, dan longsor. Kerusakan tutupan vegetasi, perubahan tata guna lahan, serta tata ruang yang tidak memperhatikan kondisi alam dapat meningkatkan kerentanan wilayah terhadap bencana.
Karena itu, Jumhur mendorong perguruan tinggi memperkuat penelitian, edukasi lingkungan, dan inovasi untuk membantu pemerintah merumuskan solusi berbasis data ilmiah.
Gerakan Tobat Ekologis Libatkan Masyarakat
Selain agenda akademik, Jumhur mengikuti penanaman mangrove bersama Pemuda Pancasila sebagai bagian dari Gerakan Tobat Ekologis Nasional.
Gerakan ini mendorong masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha untuk mengakui kerusakan lingkungan, menghentikan perilaku yang merusak, serta menjalankan pemulihan secara konsisten.
Jumhur juga mengingatkan bahwa penanaman pohon tidak boleh berhenti pada jumlah bibit yang ditanam. Pelaksana kegiatan harus memilih jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi ekosistem, melakukan pemeliharaan, dan memantau tingkat kelangsungan hidup tanaman.

Dengan demikian, keberhasilan rehabilitasi dapat diukur melalui perubahan kondisi lingkungan, bukan sekadar dokumentasi kegiatan.
Ia juga menegaskan bahwa kewajiban badan usaha untuk memulihkan kerusakan lingkungan tetap berlaku. Program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR tidak dapat menggantikan kewajiban hukum untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.
Danau Toba Jadi Perhatian Pemulihan Terpadu
Jumhur turut menyoroti pentingnya pemulihan kawasan Danau Toba melalui perlindungan kualitas air, penataan kawasan sempadan, dan rehabilitasi daerah tangkapan air.
Menurut arah kebijakan yang disampaikan KLH/BPLH, pengelolaan lingkungan harus menghubungkan kawasan hulu, daerah aliran sungai, wilayah pesisir, dan badan air. Pendekatan terpadu diperlukan agar upaya pemulihan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Keterlibatan pemerintah daerah, akademisi, perusahaan, dan kelompok masyarakat juga menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan program.
Pemulihan ekosistem yang konsisten diharapkan dapat menjaga ketersediaan air bersih, mengurangi risiko bencana, serta membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Masyarakat Perlu Mengawal Hasil Program
Kegiatan Menteri LH di Sumatera Utara membawa pesan bahwa keberhasilan program lingkungan harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Penanaman mangrove perlu diikuti pemeliharaan. Pemulihan daerah aliran sungai membutuhkan pengawasan berkelanjutan. Sementara itu, edukasi lingkungan harus mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dan menjaga alam.
Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar program tersebut tidak berhenti setelah kunjungan pejabat atau berakhirnya kegiatan lapangan.
Melalui Gerakan Tobat Ekologis Nasional, KLH/BPLH mendorong perubahan pendekatan dari kegiatan sesaat menuju pemulihan yang terukur, berkelanjutan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
August Bayu Putra
