Menteri LH Jumhur Usulkan Sebutan Baru bagi Pemulung Sampah

Jakarta, Narasiglobal.com,- Menteri LH Jumhur usulkan penggantian istilah pemulung menjadi pekerja pemilah sampah. Usulan ini disampaikan dalam acara peluncuran program perlindungan sosial bagi sektor informal persampahan.

Acara tersebut digelar di fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara, Senin (10/8/2026). Turut hadir Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Peran Penting di Garis Depan

Menteri LH M. Jumhur Hidayat menekankan bahwa pekerja pemilah sampah memiliki peran krusial dalam rantai pengelolaan limbah. Mereka memilah sampah pada tahap paling awal sebelum material tersebut masuk ke fasilitas pengolahan lanjutan.

Ia meminta perubahan istilah ini didukung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang hadir langsung dalam acara tersebut. Permintaan itu disampaikan Jumhur di hadapan para pekerja pemilah sampah yang turut diundang.

“Mereka adalah green collar workers, bukan sekadar pemulung biasa,” kata Jumhur di hadapan para pekerja yang hadir.

Dorong Standar Kompetensi Nasional

Selain soal istilah, Jumhur berharap kompetensi pekerja pemilah sampah dapat diformalkan lewat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Pengakuan formal ini dinilai penting mengingat posisi mereka sebagai ujung tombak sistem persampahan nasional.

Menteri LH Jumhur usulkan ganti istilah pemulung jadi pekerja pemilah sampah dan dorong standar kompetensi nasional lewat SKKNI.
Menteri LH Jumhur usulkan ganti istilah pemulung jadi pekerja pemilah sampah dan dorong standar kompetensi nasional lewat SKKNI.

Ia menyebut para pekerja tersebut berjasa besar karena berada di lini paling dasar sebelum sampah diproses lebih lanjut di fasilitas seperti RDF Rorotan.

Istilah Baru “Green Collar Workers”

Jumhur turut memperkenalkan istilah baru bagi para pekerja pemilah sampah, yakni green collar workers. Penyebutan ini dimaksudkan untuk mengangkat citra profesi tersebut sekaligus mengakui kontribusi mereka terhadap keberlanjutan lingkungan.

Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyoroti tingginya risiko kecelakaan kerja yang dihadapi pekerja informal di sektor persampahan. Ia menegaskan kelompok ini perlu mendapat perlindungan sosial yang memadai.

Sebagai bentuk dukungan, pemerintah memberikan diskon 50 persen untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja pemilah sampah. Iuran yang semula sebesar Rp16.800 per bulan turun menjadi Rp8.400 per bulan.

Yassierli menyampaikan bahwa kebijakan diskon iuran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas jaminan sosial bagi pekerja di sektor informal, khususnya yang bekerja dengan risiko tinggi seperti pemilahan sampah.

Sinergi Lintas Kementerian dan Pemprov DKI

Peluncuran program perlindungan sosial ini melibatkan sinergi antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kehadiran Gubernur Pramono Anung dalam acara tersebut menandakan dukungan pemerintah daerah terhadap program ini.

Fasilitas RDF Rorotan sendiri menjadi lokasi simbolis peluncuran, mengingat fasilitas ini menjadi salah satu titik akhir proses pengolahan sampah yang sebelumnya melalui tahap pemilahan oleh pekerja informal.

Dengan adanya usulan sebutan baru dan dukungan perlindungan sosial ini, pemerintah berharap profesi pekerja pemilah sampah mendapat pengakuan yang lebih layak di masa mendatang.

Bayu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous post Bupati Subandi Deklarasi Pengelolaan Mangrove Bersama Kepala Daerah Pantura
Next post Hakim MK Guntur Hamzah Soroti Tata Kelola Sampah