Pengadaan Lahan Flyover Gedangan Pakai Skema Bertahap

Sidoarjo, Narasi global.com,- Pengadaan lahan Flyover Gedangan di Kabupaten Sidoarjo akan dilakukan secara bertahap melalui skema penetapan lokasi (penlok). Skema itu dipilih Pemkab Sidoarjo sesuai arahan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana kembali dibahas dalam pertemuan di ruang Delta Wicaksana Setda Sidoarjo, Jumat pagi (25/9/2026).

Bupati Ingin Proses Sesuai Tata Kelola

Pemkab Sidoarjo terus mempercepat pembangunan Flyover (FO) Gedangan, salah satunya dengan menuntaskan pembebasan tanah milik warga.

Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn., ingin proses pengadaan tanah berjalan sesuai tata kelola dan patuh pada aturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pemkab Sidoarjo mengundang BPKP Perwakilan Provinsi Jatim dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna membahas kembali mekanismenya.

Baca juga: PKK Kecamatan Sidoarjo Diminta Tak Sekadar Rutinitas

Mitigasi Risiko Hukum dan Administrasi

Bupati Subandi mengatakan, Pemkab Sidoarjo telah melakukan mitigasi risiko hukum, administrasi, serta tata kelola aset dan keuangan daerah dalam proses pengadaan lahan FO Gedangan. Pemkab sebelumnya juga telah berkoordinasi dan meminta pendampingan BPKP Provinsi Jatim.

Hasil koordinasi itu mengarahkan Pemkab mengutamakan mekanisme bertahap melalui penlok yang diterbitkan Bupati Sidoarjo. Pertimbangannya, ada risiko penolakan masyarakat dan ketidakpastian hukum jika pengadaan lahan dilakukan secara langsung terhadap ganti rugi.

“Proses pengadaan tanah Flyover Gedangan kita putuskan memakai mekanisme dengan tahapan, tidak mekanisme langsung. Ini sesuai mitigasi risiko hukum dan administrasi yang kita peroleh dari BPKP Jatim,” jelas Bupati Subandi.

Pemkab Sidoarjo pakai skema bertahap untuk pengadaan lahan Flyover Gedangan sesuai arahan BPKP Jatim dan Permen ATR/BPN No. 19/2021.
Pemkab Sidoarjo pakai skema bertahap untuk pengadaan lahan Flyover Gedangan sesuai arahan BPKP Jatim dan Permen ATR/BPN No. 19/2021.

Merujuk Permen ATR/BPN No. 19 Tahun 2021

Bupati Subandi menjelaskan, mekanisme bertahap dalam pengadaan tanah FO Gedangan merujuk pada Peraturan Menteri ATR/BPN No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Berdasarkan Pasal 146 aturan tersebut, BPKP Jatim merekomendasikan penggunaan tahapan pengadaan tanah dalam proses ganti rugi lahan warga terdampak.

Pengadaan lahan FO Gedangan termasuk kategori skala kecil karena luasnya tidak lebih dari dua hektare. “Sesuai dengan Permen ATR/BPN No. 19 Tahun 2021, pengadaan di bawah lima hektare kita memakai mekanisme tahapan pengadaan tanah. Karena kebutuhan pengadaan tanah FO Gedangan hanya dua hektare sekian,” ujarnya.

BPKP Jatim Sebut Sudah Sesuai Aturan

Perwakilan BPKP Jatim, Yohannes, yang hadir dalam pertemuan menjelaskan, mekanisme tahapan pengadaan tanah untuk FO Gedangan sudah sesuai Permen ATR/BPN No. 19 Tahun 2021, tepatnya Pasal 146 dan 148. Pasal 146 menyebutkan pengadaan tanah skala kecil dapat memakai mekanisme tahapan, sementara Pasal 148 mengatur penggunaan penlok apabila diperkirakan akan ada penolakan masyarakat dan lokasi pengadaan tidak memungkinkan untuk dipindah.

“BPKP juga menyarankan seperti di Pasal 148 tadi, bahwa memenuhi syarat diadakan secara tahapan walaupun luasannya di bawah lima hektare.

Pertimbangan kita, itu risiko yang paling minim walaupun secara tahapan akan lebih panjang. Tapi itu akan lebih minim risikonya dibanding pengadaan secara langsung,” tegas Yohannes.

Dengan kehati-hatian tersebut, Pemkab Sidoarjo berharap proses pembebasan lahan Flyover Gedangan dapat berjalan tertib, patuh aturan, dan minim sengketa di kemudian hari.

M. Hadi

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous post PKK Kecamatan Sidoarjo Diminta Tak Sekadar Rutinitas
Next post RSUD Sedati Progres Pembangunan Lampaui Target