Sidoarjo, Narasiglobal.com,– Tata kelola pokir DPRD Sidoarjo harus berjalan sesuai aturan dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah. Penegasan itu disampaikan Bupati Sidoarjo H. Subandi saat membuka Sosialisasi Tata Kelola Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD di Sun Hotel Sidoarjo, Senin (19/10/2026).
Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi antara eksekutif dan legislatif.
Digelar Bappeda, Dihadiri Unsur Forkopimda
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan sosialisasi tersebut. Hadir Plt Sekretaris Daerah sekaligus Kepala Bappeda M. Ainur Rahman.
Baca juga: Perbaikan Jalan Pasar Wonorejo Permudah Akses Pedagang
Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih juga hadir bersama jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, serta kepala perangkat daerah.
Auditor Ahli Madya Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Wiratmoko, menjadi narasumber.
Usulan Harus Sesuai Kebutuhan dan Kemampuan Keuangan
Dalam sambutannya, Subandi meminta pengelolaan pokir mengikuti peraturan perundang-undangan. Menurutnya, usulan yang masuk harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, skala prioritas, kewenangan pemerintah daerah, dan kemampuan keuangan daerah.
“Melalui sosialisasi ini, kita ingin menyamakan persepsi antara eksekutif dan legislatif. Harapannya, seluruh usulan pokok-pokok pikiran DPRD dapat dikelola dengan baik, sesuai regulasi, dan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo,” ujar Subandi.
Kamus Usulan Jadi Acuan
Subandi menjelaskan, kamus usulan menjadi acuan untuk menyelaraskan pokir dengan visi dan misi bupati serta prioritas pembangunan daerah. Karena itu, komunikasi dan pendampingan perlu diperkuat.

Setiap usulan, kata dia, harus dipahami bersama dan diproses melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai ketentuan.
Perangkat Daerah Diminta Konsisten
Subandi juga meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti hasil sosialisasi secara konsisten sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Ia berharap sinergi legislatif dan eksekutif meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran. Dengan begitu, program pembangunan memberi manfaat nyata, termasuk dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
Bappeda: Samakan Pemahaman dari Penelaahan hingga Penganggaran
Ainur Rahman menyebut sosialisasi ini bertujuan menyamakan pemahaman tentang tata kelola pokir DPRD. Cakupannya mulai dari penelaahan hingga integrasi dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
“Melalui sosialisasi ini, kami berharap terbangun kesamaan persepsi dan koordinasi antara legislatif dan eksekutif. Sehingga, pengelolaan pokok-pokok pikiran DPRD berjalan transparan, akuntabel, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, dan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Harapan untuk Pembangunan Berkualitas
Pemkab Sidoarjo berharap proses pengusulan pokir DPRD semakin tertib, terarah, dan sesuai regulasi. Pemerintah daerah ingin perencanaan pembangunan Sidoarjo berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
M. Hadi
