Sidoarjo, Narasiglobal.com,- Angka kemiskinan Sidoarjo turun menjadi 4,38 persen pada Maret 2026, dari 4,40 persen pada Maret 2025. Capaian ini menempatkan Sidoarjo sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Timur.
Data tersebut dipaparkan Kepala BPS Sidoarjo Bagyo Trilaksono di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa, Rabu (21/10/2026). Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn lalu meminta seluruh OPD memperkuat program penanggulangan kemiskinan.
Posisi Sidoarjo di Jawa Timur
Di tingkat kabupaten se-Jawa Timur, Sidoarjo berada di posisi terbawah. Di atasnya berturut-turut ada Banyuwangi, Tulungagung, Blitar, dan Pasuruan.
Baca juga: Kapolresta Sidoarjo Ajak Warga Rangkah Kidul Tolak Narkoba
Jika digabung dengan kota, Sidoarjo berada di urutan kelima terendah. Hanya Kota Batu, Kota Madiun, Kota Surabaya, dan Kota Malang yang lebih rendah. Angka Sidoarjo juga jauh di bawah rata-rata Jawa Timur sebesar 9,06 persen.
Jumlah Penduduk Miskin Naik Tipis
Bagyo menyebut jumlah penduduk miskin Sidoarjo pada Maret 2026 mencapai 108.460 jiwa. Angka itu naik dari 107.570 jiwa pada Maret 2025. Namun, persentasenya turun 0,02 poin.
“Kondisi ini diduga terjadi karena laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibandingkan dengan laju penurunan persentase penduduk miskin,” kata Bagyo.
Meski begitu, tren 10 tahun terakhir menunjukkan perbaikan. Jumlah penduduk miskin turun dari 136.790 jiwa pada Maret 2016 menjadi 108.460 jiwa pada Maret 2026, atau berkurang 28.330 jiwa.
“Sedangkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo pada Maret 2016 mencapai 6,39 persen. Berkurang 2,01 poin menjadi 4,38 persen pada Maret 2026,” ujarnya.

Bupati: Eksekutif dan Legislatif Harus Sinergi
Subandi meminta OPD memastikan program penanggulangan kemiskinan benar-benar menyentuh kebutuhan warga. Menurutnya, penanganan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama Pemkab dan DPRD Sidoarjo.
“Program yang sudah menjadi visi dan misi harus benar-benar menyentuh masyarakat. Eksekutif dan legislatif harus bekerja sama untuk menekan angka kemiskinan di Sidoarjo,” ujarnya.
Ia menyebut sejumlah intervensi yang berjalan. Pemkab memberikan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni lewat dukungan ASN dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Pemkab juga menyalurkan kursi roda bagi warga yang membutuhkan, serta sembako. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut membantu pemenuhan gizi warga.
Gaji PPPK Paruh Waktu Jadi Sorotan
Subandi juga akan membahas kesejahteraan pegawai paruh waktu dan honorer bersama Sekda. “Insya Allah tahun depan ada kenaikan gaji untuk teman-teman PPPK paruh waktu,” katanya.
Alasannya, garis kemiskinan rumah tangga menurut data BPS mencapai Rp2.831.074 per bulan. Gaji PPPK paruh waktu saat ini masih di bawah angka tersebut.
Selain itu, Pemkab Sidoarjo akan mengkaji penguatan program sembako murah untuk menjaga daya beli warga, terutama menjelang hari besar keagamaan.
“Saya berharap kebijakan yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi warga yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar,” harap Subandi.
M. Hadi
