Musdes Mliriprowo Jadi Kunci Polemik Kades Mamok Widodo

Sidoarjo, Narasiglobal.com,- Musdes Mliriprowo kini menjadi harapan utama untuk mengurai polemik pemerintahan Desa Mliriprowo, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Warga menuntut Kepala Desa Mamok Widodo turun dari jabatan, sementara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diminta segera menggelar musyawarah desa agar tuntutan itu diproses sesuai aturan.

Sekretaris Daerah (Sekdakab) Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman turun langsung ke Tarik untuk memfasilitasi penyelesaian dan mendengar aspirasi warga. Pertemuan itu dihadiri Ketua BPD Jaelani, Camat Tarik Muhammad Rofik, serta Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Rizza Ali Faizin yang akrab disapa Gus Rizza. Hadir pula M. Abud Asyrofi dari Komisi C, Inspektorat yang diwakili Rudi Jatmiko Setiawan, Dinas PMD, dan Bagian Hukum.

Mamok Widodo tidak hadir. Ia hanya menitipkan surat yang kemudian ditunjukkan kepada Sekdakab.

Baca juga: Santri Pasuruan Ikuti Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Pesan Bupati dan Harapan Sekdakab

Ainur Rahman menyebut persoalan ini sudah berlangsung sejak Agustus 2025 dan telah beberapa kali dibahas di tingkat pemkab. Karena itu, ia memilih bertemu langsung dengan warga.

“Permasalahan yang terjadi sejak Agustus 2025 telah melalui berbagai proses pelaporan dan telah dirapatkan kesekian kalinya di Pemda. Sebagai tanggung jawab maka saya hadir bertatap muka langsung untuk mendapatkan informasi dari masyarakat. Harapannya masalah segera selesai,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan tiga pesan Bupati Sidoarjo:

Warga menjaga kedamaian, persatuan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

Persoalan tidak boleh menghambat pemerintahan desa, sehingga pelayanan publik tetap berjalan.

Semua pihak membuka ruang dialog dan menyelesaikan masalah lewat mekanisme yang sesuai aturan.

Gus Rizza Dorong Penyelesaian Sesuai Aturan

Gus Rizza menegaskan bahwa aspirasi warga harus ditangani serius melalui prosedur yang sah. Tuntutan masyarakat tidak otomatis menjadi keputusan pemberhentian. Pihak berwenang harus menindaklanjutinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan agar setiap langkah punya kepastian hukum.

Komisi A sebelumnya menerima pengaduan BPD dan perangkat desa dalam rapat dengar pendapat di DPRD pada Selasa (13/10/2026). Koordinator perangkat desa mengungkapkan tunjangan perangkat tidak dibayarkan selama 10 bulan terakhir. Gus Rizza mengapresiasi sikap BPD yang tidak menandatangani APBDes 2025 dan 2026 sebagai langkah antisipasi penyimpangan anggaran.

Musdes Mliriprowo diharapkan jadi jalan keluar polemik Kades Mamok Widodo, dari tuntutan mundur warga hingga APBDes 2026 yang belum ditetapkan.
Musdes Mliriprowo diharapkan jadi jalan keluar polemik Kades Mamok Widodo, dari tuntutan mundur warga hingga APBDes 2026 yang belum ditetapkan.

Rangkaian Aksi Warga

Ketegangan di Mliriprowo memuncak dalam dua pekan terakhir.

Demo Gorong-Gorong RW 4

Puluhan warga RW 4 Pajaran Utara mendatangi balai desa pada Rabu (7/10/2026) untuk menagih gorong-gorong yang dianggarkan sejak 2025. Mediasi yang melibatkan kades, perangkat desa, BPD, Kapolsek Tarik, Danramil, dan pihak kecamatan menghasilkan kesepakatan: pembangunan direalisasikan dalam tujuh hari. Dalam surat pernyataan, Mamok menyatakan siap mundur bila janji itu tidak terpenuhi.

Demo Jilid 2

Warga kembali turun pada Kamis (15/10/2026). Mereka menilai komitmen dalam surat pernyataan 7 Oktober belum dipenuhi. Pada hari yang sama, Mamok menyatakan mencabut surat pengunduran dirinya, dan warga tidak berhasil menemuinya. Warga pun menolak pencabutan itu dan tetap menuntut kepala desa mundur.

APBDes 2026 Belum Ditetapkan

Polemik ini berdampak langsung pada jalannya pemerintahan. BPD menolak menandatangani APBDes 2025 dan 2026, sehingga APBDes 2026 belum ditetapkan. Akibatnya, operasional pemerintah desa memakai peraturan kepala desa dengan pagu anggaran tahun sebelumnya. Anggaran pembangunan pun belum bisa disalurkan sesuai rencana.

Persoalan keuangan desa juga pernah masuk ranah hukum. Pada Januari 2026, organisasi Pemuda Lira melaporkan dugaan penggelapan dana desa sekitar Rp370 juta ke Kejari Sidoarjo. Laporan tersebut masih berupa dugaan dan menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk menilainya.

Musdes sebagai Jalan Tengah

Musdes dinilai menjadi forum yang tepat untuk mempertemukan BPD, pemerintah desa, dan warga. Di forum itu, semua pihak bisa menyampaikan pandangan, membahas persoalan, dan merumuskan tindak lanjut secara terbuka. Hasilnya tetap harus memperhatikan kewenangan BPD dan prosedur hukum.

Kejelasan proses penting agar masalah yang berlangsung berbulan-bulan tidak terus berlarut dan pelayanan publik tidak terganggu. Kini warga menunggu langkah konkret BPD Mliriprowo setelah pertemuan bersama Pemkab Sidoarjo, DPRD, pemerintah kecamatan, dan instansi terkait.

M. Hadi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous post Santri Pasuruan Ikuti Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Next post Subuh Keliling Perdana, Bupati dan Kapolresta Sidoarjo Jaga Kekompakan