Bandung, Narasiglobal.com,- Penebangan 10 pohon di kawasan perkotaan kembali menuai kritik dari pemerintah. Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menyoroti penebangan 10 pohon di perempatan Jalan RE Martadinata dan Jalan Cihapit, Bandung.
Jumhur menegaskan tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan apabila dilakukan demi kepentingan bisnis pribadi. Ia menyebut penebangan pohon tanpa memperhatikan aturan sebagai tindakan brutal terhadap lingkungan.
“Itu enggak boleh, itu barbar. Orang memotong demi satu kegiatan bisnis dan itu sangat pribadi, artinya ada keuntungan pribadi,” kata Jumhur.
Pernyataan itu disampaikan Jumhur saat ditemui dalam kegiatan Pasamoan Inohong Sunda di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jalan Salemba, Jakarta, Sabtu (8/8/2026).
Pemerintah Siapkan Langkah Hukum
Jumhur memastikan Kementerian Lingkungan Hidup akan segera mengambil tindakan terhadap kasus tersebut. Ia menyebut langkah hukum diperlukan untuk memberikan efek jera.
“Kita akan segera melakukan tindakan hukum agar membuat jera pihak-pihak yang berkaitan dengan aksi penebangan 10 pohon tersebut,” ujar Jumhur.
Ia menambahkan, penegakan aturan lingkungan harus berjalan tegas. Pemerintah tidak ingin kepentingan bisnis atau keuntungan pribadi mengorbankan kelestarian lingkungan perkotaan.

Fungsi Ekologis Pohon di Perkotaan
Jumhur menjelaskan, pohon yang tumbuh di kawasan perkotaan memiliki fungsi penting bagi lingkungan sekitar. Selain menciptakan suasana teduh, pohon juga berperan menyerap karbon dioksida dan menjaga kualitas udara.
“Menebang pohon yang begitu dianggap bisa membuat suasana teduh dan bisa menghisap karbon dioksida dan sebagainya, tiba-tiba ditebang, brutal kayak gitu,” tegasnya.
Ia menekankan, kegiatan pembangunan dan bisnis tetap harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Kepentingan ekonomi, menurutnya, tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan fungsi ekologis ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan.
Ruang Publik Jadi Sorotan
Kasus penebangan di Bandung ini turut menjadi perhatian karena menyangkut pohon yang berada di ruang publik. Pemerintah perlu memastikan setiap tindakan terhadap pohon perkotaan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Masyarakat maupun pelaku usaha, kata Jumhur, tidak boleh sembarangan menebang pohon untuk kepentingan tertentu tanpa izin resmi.
Perlindungan Pohon Perlu Diperkuat
Pemerintah daerah dan masyarakat memegang peran penting dalam menjaga pepohonan di ruang publik. Setiap tindakan penebangan wajib memperhatikan aturan serta dampaknya terhadap lingkungan sekitar.
Kasus di Bandung ini menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi harus berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan. Penegakan hukum menjadi kunci agar pembangunan kota tetap berlangsung tanpa mengorbankan ruang hijau dan fungsi ekologisnya.
August Bayu Putra
