Bogor, Narasiglobal.com,- 155 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bogor diwajibkan mengantongi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor menetapkan aturan ini sebagai langkah preventif agar limbah dan sampah dapur tidak mencemari lingkungan sekitar, Sabtu (25/7/2026).
Kewajiban tersebut berlaku di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengoperasikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah kota. Setiap dapur menghasilkan sisa bahan pangan, minyak jelantah, dan air limbah cucian dalam volume besar setiap hari operasional.
Alasan DLH Wajibkan SPPL
SPPL merupakan dokumen lingkungan tingkat dasar yang lazim diwajibkan bagi usaha dan kegiatan berskala kecil sampai menengah, termasuk sektor kuliner dan jasa boga. Dokumen ini menjadi bentuk komitmen pengelola dapur untuk mengendalikan dampak lingkungan sejak awal operasional.
DLH menilai skala produksi dapur MBG yang mencapai ribuan porsi per hari berpotensi menimbulkan polusi jika sisa dapur tidak dikelola sesuai standar. Oleh karena itu, kelengkapan dokumen lingkungan menjadi syarat mutlak sebelum maupun selama dapur beroperasi.
Data SPPG Terbaru di Kota Bogor
Berdasarkan data Koordinator Pelaksana Program Gizi (KPPG) Regional Bogor per Juni 2026, dari 155 unit SPPG yang terdaftar, sebanyak 140 unit telah beroperasi aktif. Sisanya masih menjalani penyesuaian fasilitas agar memenuhi standar higienitas.

Program MBG di Kota Bogor turut didukung sekitar 6.657 relawan lokal yang bertugas mulai dari persiapan bahan hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat.
Sorotan Nasional soal Sanitasi Dapur MBG
Kelengkapan pribadi dokumen lingkungan dan sanitasi dapur MBG tidak hanya terjadi di Kota Bogor. Badan Gizi Nasional (BGN) sempat menghentikan sementara operasional 1.242 SPPG se-Indonesia pada Mei 2026 karena belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kepala BGN yang baru dilantik, Sudaryono, juga melakukan pemeriksaan mendadak ke sejumlah SPPG di Kota Bogor pada Jumat (24/7/2026).
Ia menegaskan dapur yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan kebersihan akan dibina, namun bisa dihentikan operasionalnya jika tidak diperbaiki.
Kasus Pelanggaran Lingkungan Sebelumnya
Awal tahun ini, warga Desa Tanjungsari, Kabupaten Bogor, sempat memprotes pembangunan sebuah dapur MBG yang diduga belum mengantongi persetujuan lingkungan dari masyarakat setempat. Kasus tersebut memperkuat urgensi kewajiban dokumen lingkungan seperti SPPL sejak tahap awal pembangunan dapur.
Pemerintah Kota Bogor sebelumnya juga berkomitmen menyediakan armada khusus pengangkut sampah dapur MBG di setiap kecamatan untuk mendukung kebersihan lingkungan sekitar lokasi SPPG.
Pengawasan dan Tindak Lanjut
DLH Kota Bogor akan memverifikasi kelengkapan SPPL di setiap dapur MBG secara bertahap. Dapur yang belum memiliki dokumen tersebut diminta segera mengurus perizinan agar operasional tidak terganggu.
Langkah ini sejalan dengan target pemerintah pusat menjadikan program MBG berjalan bersih, sehat, dan ramah lingkungan di seluruh Indonesia.
August Bayu Putra
