Garut, Narasiglobal.com,- Karhutla, 138 orang kini menjadi tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menyebut pemerintah juga telah menyegel 68 perusahaan yang berkaitan dengan penanganan kasus karhutla.
Jumhur menyampaikan perkembangan tersebut saat menghadiri Lawung Lingkung atau Temu Komunitas Adat di Pendopo Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (30/9/2026).
Menurut Jumhur, proses penegakan hukum terhadap kasus karhutla masih terus berjalan. Pemerintah juga membuka kemungkinan adanya perkembangan baru dalam penyidikan terhadap pihak yang diduga terlibat.
Baca juga: Dekranasda Pasuruan Pamerkan Produk Kriya di Kriyanusa
KLH Perkuat Penegakan Hukum
Menteri LH menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan.
Jumhur mengatakan pemerintah tidak boleh membiarkan kerusakan lingkungan tanpa pertanggungjawaban. Karena itu, penegakan hukum menjadi salah satu instrumen untuk memastikan pelaku memenuhi kewajibannya.
Ia juga menyebut pemerintah dapat mengambil langkah administratif terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk pencabutan izin sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pasti, dan ini akan terus berkembang,” kata Jumhur terkait proses penanganan kasus karhutla.
Kementerian Lingkungan Hidup bersama pemerintah juga menyiapkan sejumlah regulasi untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan.
Penyegelan Perusahaan
Data yang disampaikan Menteri LH menunjukkan sebanyak 68 perusahaan telah disegel dalam rangkaian penanganan kasus karhutla.
Penyegelan menjadi bagian dari proses pengawasan dan penindakan. Pemerintah masih melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab kebakaran serta memastikan tanggung jawab setiap pihak berdasarkan hasil penyelidikan.
Langkah tersebut juga menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman api. Pemerintah menggabungkan pengawasan, penegakan hukum dan pemulihan lingkungan.

Pelaku Wajib Pulihkan Lingkungan
Selain proses hukum, pemerintah menekankan kewajiban pemulihan terhadap lingkungan yang mengalami kerusakan.
Jumhur mengatakan pihak yang menyebabkan kerusakan harus bertanggung jawab terhadap pemulihan. Kewajiban tersebut dapat berlaku terhadap korporasi maupun pihak lain yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan.
“Bila dirusak oleh korporasi maka korporasi harus memulihkan,” ujar Jumhur.
Pemulihan menjadi bagian penting karena dampak karhutla tidak berhenti ketika api berhasil dipadamkan. Kerusakan ekosistem, hilangnya vegetasi, pencemaran dan gangguan terhadap masyarakat dapat membutuhkan penanganan lanjutan.
Peran Masyarakat Adat
Dalam kunjungannya ke Garut, Jumhur juga menyoroti peran komunitas adat dalam menjaga lingkungan.
Masyarakat adat memiliki pengetahuan lokal dalam mengelola kawasan dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Pemerintah melihat peran tersebut perlu diperkuat melalui kebijakan yang memberikan kepastian dan perlindungan.
Pertemuan dengan komunitas adat menjadi bagian dari agenda penguatan kolaborasi dalam menjaga lingkungan sekaligus memperhatikan keberadaan masyarakat yang telah lama mengelola wilayahnya.
Penanganan Karhutla Berlanjut
Pemerintah masih melanjutkan proses penanganan terhadap kasus karhutla. Data 138 tersangka dan 68 perusahaan yang disegel menjadi bagian dari perkembangan penegakan hukum yang disampaikan Menteri LH pada 30 September 2026.
Selanjutnya, pemerintah akan melanjutkan pemeriksaan, penegakan hukum dan pemulihan lingkungan berdasarkan hasil penyelidikan.
Penanganan tersebut menjadi penting untuk memastikan kasus kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berhenti pada pemadaman, tetapi juga menghasilkan pertanggungjawaban serta pemulihan kawasan yang terdampak.
August Bayu Putra
