Jakarta, Narasiglobal.com,- Menteri LH Moh Jumhur Hidayat mempercepat penanganan dugaan pelanggaran lingkungan dengan memperkuat koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Langkah ini bertujuan penegakan hukum tidak berhenti pada pemberian sanksi, tetapi juga mendorong pemulihan ekosistem yang rusak.
Arahan tersebut disampaikan Jumhur setelah melantik Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta sebagai Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum LH) di Jakarta, Rabu (21/10/2026). Informasi itu dipublikasikan KLH/BPLH pada Kamis (22/10/2026).
Jumhur meminta pejabat yang baru dilantik segera membangun koordinasi intensif dengan Bareskrim Polri untuk mempercepat penanganan dugaan pelanggaran oleh perusahaan yang terindikasi mencemari atau merusak lingkungan.
Baca juga: Manajer KDKMP Disambut Diskoperindag Kabupaten Pasuruan
Menurut Jumhur, kewenangan penegakan hukum harus menghasilkan tindakan nyata untuk memulihkan lingkungan dan melindungi kepentingan masyarakat.
Penegakan Hukum Harus Pulihkan Ekosistem
Jumhur menegaskan bahwa keberhasilan penanganan kasus lingkungan tidak cukup diukur dari beratnya sanksi atau putusan pengadilan. Pemerintah juga perlu memastikan fungsi lingkungan yang rusak kembali pulih.
Jumhur menyampaikan pandangan tersebut saat membuka Forum Ahli Lingkungan Hidup Tahun 2026 di Bali, Selasa (20/10/2026).
Ia menekankan pentingnya bukti ilmiah dalam mengungkap kerusakan lingkungan. Para ahli memiliki peran penting untuk menyajikan data dan analisis objektif yang dapat mendukung proses penegakan hukum.
Pendekatan ini menghubungkan ilmu pengetahuan dengan proses hukum agar aparat dapat mengungkap fakta secara akurat, menentukan bentuk pelanggaran, dan menyusun langkah pemulihan yang sesuai.
Jumhur juga menempatkan konsep tobat ekologis sebagai landasan perubahan perilaku. Konsep tersebut mendorong pihak yang merusak lingkungan untuk menghentikan tindakan yang merugikan alam, bertanggung jawab, dan memulihkan dampak kerusakan.
Enam Perusahaan Digugat atas Dugaan Kerusakan
KLH/BPLH telah mengajukan gugatan terhadap enam perusahaan atas dugaan kerusakan lingkungan seluas lebih dari 2.500 hektare di Sumatera Utara. Nilai gugatan tersebut mencapai sekitar Rp4,8 triliun.

Kasus itu menjadi salah satu contoh pendekatan penegakan hukum yang menghubungkan pertanggungjawaban hukum dengan pemulihan lingkungan. Namun, dugaan pelanggaran tetap harus diproses sesuai ketentuan dan keputusan pengadilan yang berlaku.
Dalam arahan terpisah, Menteri LH Jumhur juga menyoroti puluhan perusahaan yang masuk dalam pemantauan dan penanganan KLH/BPLH. Ia mengingatkan bahwa keterbatasan personel serta tantangan geografis dapat memengaruhi jangkauan pengawasan.
Karena itu, pemerintah perlu menentukan langkah penanganan berdasarkan karakter masing-masing perkara. Pilihannya dapat mencakup proses pidana, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, maupun pengenaan sanksi administratif sesuai peraturan.
Koordinasi Aparat Jadi Kunci
Penguatan koordinasi KLH/BPLH dan Bareskrim Polri diharapkan mempercepat penanganan kasus sekaligus meningkatkan akuntabilitas pihak yang terbukti melanggar ketentuan lingkungan.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum berjalan secara adil, konsisten, dan didukung bukti yang memadai. Dengan demikian, penanganan perkara tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mencegah kerusakan serupa terulang.
Masyarakat memiliki kepentingan langsung dalam upaya tersebut karena pencemaran dan kerusakan ekosistem dapat mengganggu kualitas air, tanah, udara, serta keberlanjutan sumber penghidupan.
Pemulihan Lingkungan Menjadi Ukuran Keberhasilan
Langkah yang didorong Jumhur menempatkan pemulihan ekosistem sebagai salah satu ukuran penting keberhasilan penegakan hukum lingkungan di Indonesia.
Ke depan, efektivitas kebijakan tersebut akan bergantung pada kecepatan penanganan perkara, kekuatan pembuktian, kepatuhan terhadap putusan, dan pelaksanaan pemulihan di lapangan.
Melalui kolaborasi aparat penegak hukum dan dukungan para ahli, KLH/BPLH berupaya memastikan bahwa penindakan terhadap pelanggaran lingkungan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian alam.
August Bayu Putra
