Sidoarjo, Narasiglobal.com,- Warga Mliriprowo menggelar demo kedua dan mendatangi Kantor Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (15/10/2026). Ratusan warga menolak surat pernyataan terbaru Kepala Desa Mamok Widodo dan kembali menuntutnya mundur.
Aksi itu bermula di Balai Desa Mliriprowo. Warga menagih komitmen kades yang tertuang dalam surat pernyataan 7 Oktober 2026, tetapi mereka tidak menemukan Mamok di balai desa. Beberapa pihak sudah menelepon, namun kades tidak mengangkat. Massa lalu bergerak ke Kantor Kecamatan Tarik untuk meminta kejelasan.
Diterima Sekcam, Camat Tak Hadir
Sekretaris Kecamatan Tarik Wahib Achmad menerima rombongan warga. Kasi Tramtib Pristiwa Hakim Wibowo dan Kasi Pemerintahan Siswanto mendampinginya. Camat Tarik tidak bisa menemui warga karena sedang bertugas di luar kantor.
Baca juga: Ekonomi Karbon, Jumhur Minta Daerah Tekan Emisi
Dalam pertemuan itu, Kasi Tramtib membacakan surat terbaru dari Mamok Widodo. Warga mendengarkan isi surat tersebut, lalu sepakat menolaknya.
Isi Surat Terbaru Kades
Surat bertanggal 12 Oktober 2026 itu memuat beberapa poin:
Material di lokasi gorong-gorong Dusun Pajaran Utara menjadi bukti kesiapan pembangunan tahap awal.
Pemerintah desa menunggu hasil tertulis monitoring dan evaluasi (Monev) dari kecamatan dan Inspektorat Sidoarjo soal titik pembangunan dalam APBDes 2025.
Pemerintah desa bersedia membangun sesuai tahapan RPJMDes dan RKPDes dengan mengacu pada hasil Monev.
Mamok mencabut surat pernyataannya tentang pengunduran diri. Ia beralasan ingin menjaga kondusivitas desa dan menghindari kekosongan kepemimpinan.
Warga menilai isi surat belum memberi kepastian penyelesaian masalah. Mereka menegaskan Mamok belum memenuhi komitmen dalam surat 7 Oktober.
Empat Tuntutan Warga
Dalam dokumen yang mereka serahkan, warga mencantumkan empat tuntutan utama:
Mamok Widodo mundur karena komitmen 7 Oktober dinilai belum terpenuhi.
Warga menolak surat pernyataan baru tertanggal 12 Oktober 2026.
Warga mempersoalkan kewajiban kepada kader senilai Rp54.360.000 yang belum terpenuhi dalam tenggat tujuh hari sejak 14 Oktober 2026.

Warga menegaskan surat 12 Oktober belum menjawab tuntutan masyarakat.
Warga meminta semua tuntutan ditindaklanjuti. Rincian kewajiban dan status pembayarannya masih perlu dikonfirmasi lewat dokumen administrasi dan keterangan pihak terkait.
Persoalan Lain di Dokumen Tuntutan
Dokumen warga juga memuat sejumlah keluhan lain:
Warga Dusun Pilang meminta penyelesaian bangunan yang baru rampung sekitar 70 persen pada 2025.
Warga menagih tambahan insentif ketua RT dan RW periode Januari–Desember 2025.
Warga mempersoalkan pemberhentian hansip yang disebut dilakukan sepihak tanpa surat resmi.
Warga menagih honor petugas kebersihan balai desa periode Januari–Desember 2025.
Pengurus RT dan RW mengeluhkan dana operasional lingkungan, termasuk alat tulis kantor, yang belum mereka terima.
RT 09, RT 10, RT 11, RT 12, RW 10, perwakilan dua dusun, Bumdes, dan kader kesehatan menandatangani dokumen tersebut.
BPD: Warga Ingin Perubahan Nyata
Ketua BPD Mliriprowo Jaelani menyebut aksi kedua ini menegaskan warga belum menerima penyelesaian yang memenuhi tuntutan.
“Penolakan terhadap surat pernyataan kades terbaru juga memperlihatkan bahwa warga menginginkan perubahan nyata, bukan sekadar pernyataan tertulis,” tegasnya.
Jaelani menambahkan, warga tetap berpegang pada tuntutan pengunduran diri Mamok Widodo. Warga juga meminta penyelesaian berbagai kewajiban dan persoalan desa yang tercantum dalam dokumen.
Ia berharap Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana ikut menjembatani persoalan ini agar tidak berlarut-larut dan merugikan masyarakat. Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan Mamok Widodo atas tuntutan warga.
M. Hadi
