Ekonomi Karbon, Jumhur Minta Daerah Tekan Emisi

Jakarta, NarasiGlobal.com, – Ekonomi karbon menjadi salah satu agenda yang didorong Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat, untuk memperkuat pembangunan daerah yang rendah emisi.

Ia meminta pemerintah daerah memastikan manfaat nilai ekonomi karbon tidak hanya berhenti pada mekanisme perdagangan, tetapi juga dirasakan masyarakat di wilayah tempat upaya pengurangan emisi berlangsung.

Pesan tersebut disampaikan Jumhur saat membuka Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Baca juga: Mangga Alpukat Pasuruan Panen, Warga Diajak Borong

Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) itu melibatkan 124 pimpinan daerah dari wilayah Sumatera dan Jawa.

Jumhur menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan ekonomi karbon berjalan seiring dengan upaya menurunkan emisi gas rumah kaca. Pemerintah juga ingin membuka ruang komunikasi dengan para kepala daerah untuk mengembangkan peluang ekonomi yang mendukung pemulihan lingkungan.

Jumhur Tekankan Manfaat Karbon bagi Masyarakat

Dalam arahannya, Jumhur menegaskan pemerintah pusat tidak ingin menjalankan kebijakan nilai ekonomi karbon secara sendiri. Pemerintah daerah perlu mengambil peran karena pelaksanaan program penurunan emisi membutuhkan kebijakan dan tindakan nyata di tingkat lokal.

Ia menyampaikan bahwa manfaat ekonomi karbon harus menjangkau masyarakat di daerah, bukan hanya pelaku usaha atau pihak yang terlibat dalam transaksi karbon.

Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dari pembangunan rendah karbon. Pemerintah daerah diharapkan menghubungkan perlindungan lingkungan, pengendalian pencemaran, penegakan hukum, dan pengembangan sumber daya dengan program pengurangan emisi.

Namun, realisasi manfaat ekonomi tersebut tetap membutuhkan tata kelola yang jelas, pengukuran emisi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mekanisme yang memastikan program memberikan hasil lingkungan yang nyata.

124 Pimpinan Daerah Ikuti Penguatan Kapasitas

Pelibatan 124 pimpinan daerah dari Sumatera dan Jawa menjadi bagian dari upaya KLH/BPLH memperkuat pemahaman pemerintah daerah mengenai kebijakan iklim nasional.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah mendorong kepala daerah memahami hubungan antara target penurunan emisi, pembangunan berkelanjutan, dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon.

KLH/BPLH juga menyoroti kebijakan Nationally Determined Contribution (NDC), yang menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim.

Selain itu, pemerintah memperkenalkan pendekatan Zero Waste Zero Emission (ZWZE) sebagai kerangka pembangunan rendah karbon, terutama untuk sektor sampah dan limbah.

Menteri LH Moh Jumhur Hidayat mendorong 124 pimpinan daerah memaksimalkan ekonomi karbon, memperkuat pengelolaan sampah, dan menekan emisi.
Menteri LH Moh Jumhur Hidayat mendorong 124 pimpinan daerah memaksimalkan ekonomi karbon, memperkuat pengelolaan sampah, dan menekan emisi.

Pengelolaan Sampah Masuk Agenda Karbon

Sektor sampah dan limbah menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian dalam penguatan tata kelola ekonomi karbon. KLH/BPLH mengarahkan pemerintah daerah untuk memahami peta jalan perdagangan karbon sektor limbah yang terintegrasi dengan Sistem Registri Nasional (SRN) dan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).

Langkah tersebut membutuhkan kemampuan teknis pemerintah daerah dalam mengidentifikasi sumber emisi, mengukur hasil pengurangannya, serta memenuhi ketentuan pencatatan dan sertifikasi yang berlaku.

Dengan sistem yang terukur, pemerintah daerah dapat mengembangkan program pengurangan emisi sekaligus mengevaluasi kontribusinya terhadap target iklim nasional.

Meski demikian, pelaksanaan perdagangan karbon tidak otomatis menghasilkan pendapatan bagi setiap daerah. Peluang tersebut bergantung pada kelayakan program, hasil pengurangan emisi yang terverifikasi, tata kelola, dan ketentuan yang berlaku.

Lima Sasaran Penguatan Pemerintah Daerah

KLH/BPLH menetapkan lima sasaran utama dalam kegiatan penguatan kapasitas tersebut.

Pertama, meningkatkan pemahaman kepala daerah mengenai perubahan iklim, target NDC, dan pembangunan berkelanjutan.

Kedua, memperkuat penerapan kebijakan ZWZE untuk mendukung pengurangan emisi dari sampah dan limbah.

Ketiga, membangun tata kelola nilai ekonomi karbon dan peta jalan perdagangan karbon sektor limbah.

Keempat, meningkatkan kemampuan teknis daerah dalam perdagangan karbon, sertifikasi penurunan emisi, serta penggunaan registri nasional.

Kelima, memperluas peluang pembiayaan iklim agar pemerintah daerah memiliki akses lebih baik untuk mendukung program lingkungan.

Tantangan Pelaksanaan di Daerah

Penerapan ekonomi karbon membutuhkan lebih dari sekadar pemahaman terhadap mekanisme perdagangan. Pemerintah daerah juga perlu menyiapkan data emisi, memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, dan memastikan program penurunan emisi berjalan konsisten.

Dalam sektor persampahan, misalnya, pemerintah daerah dapat mengembangkan pemilahan sampah dari sumber, pengomposan sampah organik, penguatan bank sampah, dan pengurangan sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir.

Program semacam ini perlu disesuaikan dengan kondisi daerah dan dilengkapi pengukuran hasil yang dapat diverifikasi.

Penguatan kapasitas juga harus diikuti pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, ekonomi karbon diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan, tetapi juga mendukung perubahan tata kelola lingkungan.

Bagi Jumhur, tantangan berikutnya ialah memastikan pemerintah daerah mampu menerjemahkan komitmen iklim nasional menjadi program yang memberikan manfaat ekologis dan ekonomi secara nyata. Keberhasilan kebijakan ini pada akhirnya akan bergantung pada kualitas pelaksanaan, transparansi, serta hasil pengurangan emisi yang dapat dipertanggungjawabkan.

August Bayu Putra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous post Mangga Alpukat Pasuruan Panen, Warga Diajak Borong
Next post Warga Mliriprowo Datangi Kecamatan Tarik, Tolak Surat Kades