Bali, NarasiGlobal.com – Perairan lintas batas menjadi perhatian Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat. Ia menyerukan penguatan kerja sama internasional untuk menghadapi pencemaran laut, perubahan iklim, dan kerusakan keanekaragaman hayati yang mengancam ekosistem air tawar maupun laut.
Seruan tersebut disampaikan Jumhur saat membuka Konferensi Dua Tahunan Perairan Internasional ke-11 Global Environment Facility (GEF), atau 11th GEF Biennial International Waters Conference (IWC11), di Bali, Senin (19/10/2026). Forum internasional yang berlangsung hingga 22 Oktober 2026 itu mempertemukan lebih dari 400 delegasi dari berbagai negara, organisasi internasional, dan mitra pembangunan.
Konferensi tersebut mengusung tema Shared Waters, Transformative Solutions: Enabling Systems Change. Para peserta membahas penguatan tata kelola perairan bersama, pertukaran pengetahuan ilmiah, serta pengembangan solusi yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.
Baca juga: Dewan Pendidikan Sidoarjo Dikukuhkan, Ini Pesan Pj Sekda
Dalam forum itu, Jumhur menegaskan bahwa persoalan lingkungan perairan membutuhkan pendekatan terpadu yang menggabungkan kebijakan, inovasi, pembiayaan berkelanjutan, dan tata kelola lintas negara.
Jumhur Dorong Solusi Lingkungan Terintegrasi
Jumhur menilai negara-negara tidak dapat menangani persoalan perairan secara terpisah. Sungai, danau, air tanah, kawasan pesisir, dan laut memiliki keterkaitan ekologis yang memengaruhi kualitas lingkungan serta kehidupan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa pencemaran yang berasal dari daratan, terutama sampah plastik, dapat mengancam ekosistem perairan. Perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati juga memperbesar tekanan terhadap sumber daya alam.
Dalam pernyataannya, Jumhur menegaskan, “Air tidak mengenal batas negara, begitu pula komitmen kita dalam menjaganya.”
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam melindungi sumber daya air. Pemerintah perlu memperkuat kerja sama dengan lembaga internasional, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menghasilkan solusi yang memberikan manfaat nyata.
Indonesia Perkuat Perlindungan Sungai dan Laut
Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kepentingan besar dalam menjaga kualitas air tawar dan laut. Kondisi ekosistem perairan berkaitan langsung dengan mata pencaharian masyarakat pesisir, perikanan, ketahanan pangan, dan keberlanjutan ekonomi.
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) terus mendorong perlindungan kualitas air, pemulihan sungai dan danau prioritas, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
Melalui IWC11, Indonesia juga berupaya berbagi pengalaman pengelolaan lingkungan dengan negara lain sekaligus mempelajari praktik yang dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan ekosistem nasional.
Namun, keberhasilan upaya tersebut memerlukan program yang terukur, dukungan pendanaan, dan pengawasan berkelanjutan. Kerja sama internasional perlu diterjemahkan menjadi tindakan nyata di tingkat nasional dan daerah.

Lebih dari 400 Delegasi Bahas Masa Depan Perairan
Konferensi IWC11 mempertemukan pemerintah, lembaga internasional, organisasi ilmiah, mitra pembangunan, dan pelaksana proyek lingkungan untuk bertukar pengalaman mengenai pengelolaan perairan bersama.
Kegiatan ini diselenggarakan melalui kolaborasi IW:LEARN, pemerintah Indonesia, GEF, United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Environment Programme (UNEP), serta Komisi Oseanografi Antarpemerintah UNESCO (UNESCO-IOC).
Agenda konferensi mencakup diskusi pleno, pertukaran praktik pengelolaan lingkungan, dan kunjungan teknis. Peserta juga membahas peluang memperluas penerapan solusi yang telah menunjukkan hasil positif di berbagai wilayah.
Forum tersebut menjadi penting karena persoalan perairan kerap melintasi batas administratif dan negara. Pencemaran dari satu wilayah dapat memengaruhi kawasan lain, sehingga penanganannya membutuhkan koordinasi dan kesepakatan bersama.
Pembiayaan Berkelanjutan Jadi Perhatian
Selain aspek teknis, konferensi membahas kebutuhan pendanaan untuk memperkuat pengelolaan perairan dan memperluas penerapan solusi lingkungan.
Pembahasan tersebut berkaitan dengan persiapan siklus pendanaan kesembilan GEF atau GEF-9. Para peserta diharapkan dapat mengidentifikasi pelajaran dari proyek-proyek sebelumnya, memperkuat kepemilikan program di tingkat nasional, dan membuka peluang pembiayaan tambahan.
Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Sara Ferrer Olivella, menekankan pentingnya menghubungkan ilmu pengetahuan, prioritas bersama, kelembagaan yang kuat, dan investasi agar kerja sama menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, GEF menyoroti pentingnya pengelolaan sungai, danau, laut, serta air tanah sebagai satu sistem yang saling terhubung. Pendekatan terpadu diharapkan dapat memperkuat dampak program lingkungan sekaligus menjaga keberlanjutannya.
Tantangan Implementasi di Indonesia
Bagi Indonesia, tantangan berikutnya adalah memastikan komitmen dalam forum internasional berjalan seiring dengan perbaikan pengelolaan lingkungan di dalam negeri.
Pemerintah perlu memperkuat pengawasan pencemaran, memperbaiki pengelolaan sampah, memulihkan ekosistem perairan yang rusak, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga sungai dan pesisir.
Pengurangan sampah plastik juga memerlukan kerja sama dengan produsen, pelaku usaha, pengelola sampah, dan pemerintah daerah. Tanpa pengurangan sampah dari sumbernya, beban pencemaran terhadap sungai dan laut akan tetap menjadi tantangan.
Melalui IWC11, Jumhur mendorong kerja sama internasional yang mengutamakan ilmu pengetahuan, inovasi, dan pembiayaan berkelanjutan. Keberhasilan agenda tersebut pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan para pihak menerjemahkan kesepakatan menjadi program yang terukur dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
August Bayu Putra
