Jakarta, Narasiglobal.com,- Darurat sampah di Indonesia penanganannya harus dilakukan secara sistemik dengan membenahi semua rantai pengelolaan, tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah jumlah kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA) atau dengan mengandalkan teknologi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, saat menjadi pembicara dalam Forum Akademik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang bertajuk Memetakan Solusi Darurat Sampah Indonesia di Aula Latief Hendraningrat, Kampus UNJ, Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Menurut Jumhur, persoalan sampah merupakan krisis yang melibatkan banyak aspek sehingga penyelesaiannya tidak cukup hanya berfokus pada kegiatan membersihkan lingkungan atau memperluas kapasitas TPA.
“Kita harus memperbaiki seluruh rantai, mulai dari produksi, konsumsi, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pasar daur ulang, energi, pembiayaan, data, hingga penegakan hukum,” ujarnya.
Sampah Berkaitan dengan Iklim dan Keadilan
Menteri Jumhur menegaskan pengelolaan sampah tidak hanya menjadi isu kebersihan, tetapi juga berkaitan erat dengan perubahan iklim serta keadilan sosial.
Ia menjelaskan masyarakat yang tinggal di sekitar TPA, kawasan bantaran sungai, wilayah pesisir, hingga anak-anak dan kelompok rentan menjadi pihak yang paling merasakan dampak buruk ketika sampah tidak dikelola secara baik.

Karena itu, menurutnya, pembenahan sistem pengelolaan sampah harus menjamin hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
Kampus Didorong Menjadi Agen Perubahan
Dalam forum tersebut, Menteri Jumhur juga mengajak perguruan tinggi mengambil peran lebih besar sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus motor perubahan perilaku masyarakat.
Ia berharap diskusi akademik tidak berhenti sebagai forum ilmiah semata, tetapi menghasilkan peta aksi, riset kolaboratif, inovasi pengelolaan sampah, serta gerakan kampus minim sampah yang dapat diterapkan secara nyata.
Kontribusi dunia akademik dinilai penting untuk memperkuat kebijakan pemerintah sekaligus mendorong lahirnya solusi yang dapat diterapkan di berbagai daerah.
Dorong Ekonomi Sirkular
Menutup paparannya, Menteri Jumhur mengajak seluruh elemen bangsa mengubah paradigma pengelolaan sampah. Ia menekankan perlunya pergeseran dari budaya membuang menjadi budaya mengelola, serta dari ekonomi linear menuju ekonomi sirkular.
Menurutnya, TPA harus menjadi pilihan terakhir dalam sistem pengelolaan sampah, bukan lagi solusi utama.
“Saya percaya, jika ilmu pengetahuan bergerak, kebijakan bekerja, dunia usaha bertanggung jawab, masyarakat berubah, dan kampus menjadi teladan, maka target 100 persen sampah terkelola bukan sekadar angka dalam dokumen. Ia dapat menjadi kenyataan,” kata Jumhur.
Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dinilai menjadi kunci guna mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan sekaligus mendukung target pembangunan lingkungan hidup nasional.
Bayu

One thought on “Darurat Sampah di Indonesia Penanganan Harus Secara Sistemik”