Jakarta, Narasiglobal.com,- Mahkamah Konstitusi (MK) hapus batas pencairan dana pensiun sukarela setelah mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Putusan tersebut memberi keleluasaan kepada peserta untuk menentukan sendiri cara menerima manfaat pensiun, baik sekaligus maupun secara berkala. Senin(29/6/2026)
Keputusan itu tertuang dalam Putusan Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan Putusan Nomor 164/PUU-XXIII/2025. Mahkamah menilai pembatasan pencairan manfaat pensiun tidak sejalan dengan perlindungan hak konstitusional peserta program dana pensiun sukarela.
Peserta Bebas Memilih Mekanisme Pembayaran
Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa peserta, janda atau duda, serta anak yang menjadi penerima manfaat memiliki hak penuh menentukan mekanisme pembayaran dana pensiun. Penerima manfaat dapat memilih pencairan secara sekaligus (lump sum) atau secara berkala sesuai kebutuhan.
Sebelumnya, aturan dalam UU P2SK membatasi pencairan manfaat pensiun secara sekaligus pada pembayaran pertama dengan persentase tertentu.
Melalui putusan terbaru, pembatasan tersebut dinyatakan tidak lagi mengikat sehingga peserta memperoleh keleluasaan mengelola dana yang menjadi haknya.
Batas Pencairan Tidak Lagi Berlaku
Mahkamah juga membatalkan ketentuan yang membatasi pencairan manfaat pensiun pertama kali maksimal 20 persen. Dengan demikian, peserta yang menghendaki pencairan penuh dapat menerima seluruh manfaat sekaligus tanpa harus menunggu pembayaran berkala.

Menurut Mahkamah, pembatasan tersebut berpotensi mengurangi hak peserta atas dana yang berasal dari kepesertaan sukarela. Karena itu, negara tidak dapat membatasi pilihan penerima manfaat sepanjang dana tersebut merupakan hak milik peserta.
Dana Pensiun Sukarela Merupakan Hak Milik
Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan dana pensiun dari kepesertaan sukarela merupakan hak milik individu yang bersifat pelengkap (complement). Status tersebut berbeda dengan program jaminan sosial yang bersifat wajib.
Atas dasar itu, peserta memiliki kewenangan menentukan kapan dan bagaimana manfaat pensiun diterima. Negara tetap dapat mengatur tata kelola dana pensiun, namun tidak boleh menghilangkan hak peserta untuk memilih mekanisme pencairan.
Memberikan Kepastian Hukum
Putusan ini dinilai memberikan kepastian hukum bagi peserta maupun penyelenggara dana pensiun. Kepastian tersebut diharapkan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap program dana pensiun sukarela sebagai instrumen perencanaan keuangan jangka panjang.
Fleksibilitas pencairan juga memberi ruang bagi peserta menyesuaikan penggunaan dana dengan kebutuhan masing-masing, termasuk untuk biaya kesehatan, modal usaha, pelunasan kewajiban, atau kebutuhan hidup setelah memasuki masa pensiun.
Di sisi lain, penyelenggara dana pensiun perlu menyesuaikan kebijakan operasional agar sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Penyesuaian tersebut penting untuk memastikan hak peserta dapat dilaksanakan secara efektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi tonggak baru dalam pengaturan dana pensiun sukarela di Indonesia. Dengan dihapuskannya batas pencairan manfaat, peserta kini memiliki kebebasan lebih besar untuk menentukan cara menerima dana pensiun sesuai kebutuhan, sekaligus memperkuat perlindungan atas hak kepemilikan yang dijamin konstitusi.
Bayu

One thought on “MK Hapus Batas Pencairan Dana Pensiun Sukarela”