Dana BOS Bisa Bayar Gaji Guru Non-ASN

Jakarta, Narasiglobal.com,- Dana BOS kini dapat digunakan untuk membayar gaji guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri. Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Abdul Mu’ti menjelaskan, pemerintah memperluas pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan pendidikan.

Untuk guru non-ASN di sekolah negeri, alokasi pembayaran honor dapat mencapai maksimal 20 persen dari Dana Reguler yang diterima sekolah.

Baca juga: Cegah Influenza A, yang sedang Merebak

“Guru non-ASN yang mengajar di negeri dapat dibayar dari dana BOS,” kata Mu’ti seusai rapat, sebagaimana diberitakan sejumlah media nasional.

Dana BOS untuk Guru Non-ASN

Kebijakan tersebut tidak berarti seluruh Dana dapat digunakan untuk membayar gaji guru. Pemerintah menetapkan batas penggunaan anggaran sesuai ketentuan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 mengatur pembayaran honor guru dan tenaga kependidikan. Untuk satuan pendidikan negeri, penggunaan Dana BOS Reguler untuk komponen pembayaran honor paling banyak 20 persen dari total alokasi yang diterima sekolah.

Guru yang menerima pembayaran honor dari komponen tersebut juga harus memenuhi persyaratan. Di antaranya berstatus bukan ASN, tercatat dalam Dapodik, memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), serta belum menerima tunjangan profesi guru.

Dengan ketentuan tersebut, sekolah tetap harus mengelola Dana BOS berdasarkan aturan penggunaan dan mempertimbangkan kebutuhan operasional lainnya.

Dana BOS dapat digunakan membayar honor guru non-ASN di sekolah negeri maksimal 20 persen sesuai ketentuan. Kebijakan ini menjadi bagian dari arahan Prabowo.
Dana BOS dapat digunakan membayar honor guru non-ASN di sekolah negeri maksimal 20 persen sesuai ketentuan. Kebijakan ini menjadi bagian dari arahan Prabowo.

Arahan Prabowo untuk Pendidikan

Abdul Mu’ti mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo dalam memperkuat layanan pendidikan, termasuk komitmen terhadap pendidikan gratis bagi murid di sekolah negeri.

Pemerintah juga membedakan sumber pembiayaan berdasarkan status kepegawaian guru. Guru PNS memperoleh gaji dari pemerintah pusat. Sementara guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dapat memperoleh honor dari Dana BOS sesuai batas dan persyaratan yang berlaku.

Selain persoalan pembiayaan guru, pemerintah menyiapkan program peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui berbagai pelatihan. Abdul Mu’ti menyebut pemerintah mengupayakan pembiayaan program tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Guru Non-ASN Tetap Bisa Ikut Seleksi

Pemerintah juga menyiapkan jalur bagi guru non-ASN untuk mengikuti seleksi menjadi PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Abdul Mu’ti menyatakan guru non-ASN yang belum lolos seleksi tetap dapat menjalankan tugas sebagai guru non-ASN dan memperoleh pembayaran melalui skema Dana BOS sesuai ketentuan.

Kebijakan ini berjalan bersamaan dengan penataan status guru non-ASN. Pemerintah sebelumnya juga menerbitkan kebijakan relaksasi penggunaan Dana BOSP pada 2026 untuk menjamin keberlangsungan layanan pendidikan di tengah keterbatasan kemampuan sebagian pemerintah daerah membiayai honor tenaga pendidik.

Pendidikan Gratis Jadi Bagian Kebijakan

Pemanfaatan Dana BOS untuk honor guru non-ASN menjadi salah satu bagian dari agenda pemerintah dalam memperkuat layanan pendidikan. Dalam rapat di Istana, pemerintah juga membahas skema pendidikan gratis mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Untuk jenjang TK dan sekolah dasar, pemerintah memperluas dukungan pembiayaan melalui Dana BOS. Pemerintah juga membahas perluasan manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) bagi kelompok peserta didik yang memenuhi persyaratan.

Dengan demikian, penggunaan Dana BOS untuk membayar guru non-ASN bukan berarti mengubah seluruh fungsi dana tersebut menjadi belanja gaji. Sekolah tetap harus mengikuti batas penggunaan, persyaratan penerima, serta ketentuan pengelolaan BOSP yang berlaku.

M. Hadi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous post Cegah Influenza A, yang sedang Merebak
Next post Subandi Ajak Warga Dukung Duta Budaya Jawa Timur