Emil Dardak Paparkan Strategi Kurangi Risiko Bencana Jatim

Surabaya, Narasiglobal.com,- Emil Dardak memaparkan strategi Jawa Timur dalam memperkuat pengurangan risiko bencana pada forum 2026 Japan–Indonesia Local Administration Seminar di Jakarta, Rabu (30/9/2026). Wakil Gubernur Jawa Timur itu menekankan pentingnya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi karakter geografis Jatim yang beragam.

Emil menjelaskan, Jawa Timur memiliki wilayah pegunungan, gunung berapi aktif, kawasan pesisir hingga pulau-pulau kecil. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu menerapkan penanggulangan bencana berdasarkan risiko dan karakter masing-masing wilayah.

Emil Dardak Soroti Karakter Wilayah Jatim

Dalam forum yang mempertemukan unsur pemerintah daerah Indonesia dan Jepang itu, Emil menyampaikan gambaran geografis Jawa Timur. Provinsi ini memiliki luas sekitar 48.055,876 kilometer persegi, 38 kabupaten/kota, 666 kecamatan, serta 8.494 desa/kelurahan.

Baca juga: Operasi Katarak Gratis, 200 Warga Pasuruan Dilayani

Jawa Timur juga memiliki 48 gunung dengan tujuh di antaranya merupakan gunung berapi aktif. Selain itu, terdapat 538 pulau dan 11 kecamatan kepulauan.

Menurut Emil, kondisi tersebut membutuhkan sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi. Pemerintah tidak cukup hanya bergerak ketika bencana sudah terjadi, tetapi perlu memperkuat pencegahan sejak awal.

“Karakter Jawa Timur sangat beragam,” kata Emil dalam paparannya.

Ia menjelaskan, pengurangan risiko harus menyesuaikan ancaman di masing-masing daerah. Pendekatan tersebut mencakup pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, kedaruratan, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ratusan Kejadian Bencana Tercatat

Emil juga menyampaikan data kebencanaan Jawa Timur hingga 31 Agustus 2026. Berdasarkan data BPBD Jawa Timur, tercatat 236 kejadian bencana.

Angka tersebut mencakup 101 kejadian angin kencang, 47 kebakaran hutan, 29 banjir, 24 kebakaran lahan, 20 kekeringan, tujuh tanah longsor, empat angin puting beliung, serta empat kejadian lainnya.

Emil Dardak memaparkan strategi Jawa Timur mengurangi risiko bencana melalui mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, dan penguatan masyarakat.
Emil Dardak memaparkan strategi Jawa Timur mengurangi risiko bencana melalui mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, dan penguatan masyarakat.

Data tersebut menjadi salah satu dasar Pemprov Jawa Timur dalam memperkuat sistem mitigasi. Pemerintah juga terus memantau wilayah yang memiliki potensi risiko tinggi.

Pada periode kemarau, persoalan kekeringan menjadi perhatian tersendiri. Data Pemprov Jatim yang dikutip DPRD Jatim mencatat 24 kabupaten/kota terdampak kekeringan pada awal September 2026.

Perkuat Desa Tangguh hingga Sistem Peringatan Dini

Emil menyebut Pemprov Jatim terus mengembangkan sejumlah instrumen pengurangan risiko bencana. Program tersebut antara lain Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, Satuan Pendidikan Aman Bencana, sistem peringatan dini, rambu evakuasi, pemetaan risiko, serta penguatan kapasitas relawan dan masyarakat.

Pemerintah juga memperkuat pengukuran indeks ketahanan daerah. Langkah tersebut bertujuan memastikan kesiapan daerah dapat dipantau dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Selain itu, regulasi penanggulangan bencana di Jawa Timur juga mengalami perubahan. Perda Nomor 3 Tahun 2010 digantikan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2026 untuk menyesuaikan perkembangan aturan, kompleksitas risiko, serta kebutuhan penguatan tata kelola kebencanaan.

Fokus pada Pencegahan

Emil menegaskan bahwa pemerintah perlu membangun sistem yang kuat sebelum bencana terjadi. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi tersebut.

Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai salah satu unsur utama dalam pengurangan risiko. Edukasi, pemetaan risiko, latihan evakuasi, sistem peringatan dini, serta penguatan relawan menjadi bagian dari upaya membangun ketangguhan daerah.

Langkah tersebut juga relevan dengan kondisi Jawa Timur yang memiliki wilayah dengan karakter risiko berbeda. Daerah pesisir menghadapi ancaman yang berbeda dengan kawasan pegunungan atau wilayah yang rentan kekeringan.

Melalui penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan, Pemprov Jatim berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terintegrasi dari tingkat provinsi hingga masyarakat.

Bagi Emil, tujuan utama kebijakan tersebut adalah meningkatkan perlindungan masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola penanggulangan bencana agar semakin efektif dan akuntabel.

August Bayu Putra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous post Operasi Katarak Gratis, 200 Warga Pasuruan Dilayani
Next post Senam ASN Sidoarjo, Bupati Subandi Dorong Hidup Sehat