Jakarta, Narasiglobal.com,- Menteri Lingkungan Hidup usulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun untuk Tahun Anggaran (TA) 2027 dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Usulan tersebut disampaikan langsung Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, saat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2027.
Tambahan anggaran tersebut diajukan di luar pagu awal Kementerian Lingkungan Hidup sebesar Rp1,128 triliun. Pemerintah menilai anggaran itu masih perlu diperkuat untuk mendukung program prioritas pengendalian lingkungan hidup secara nasional.
Penguatan Sarana Pengelolaan Sampah
Jumhur menjelaskan tambahan anggaran itu akan difokuskan untuk penguatan sarana pengelolaan sampah di berbagai daerah.
“Anggaran tersebut akan ditempatkan untuk kegiatan tempat sampah kontainer, komposter, mesin pengayak kompos, motor sampah, dan mesin pres,” ujar Jumhur di hadapan anggota Komisi XII DPR RI.
Pengadaan fasilitas itu dinilai penting untuk mempercepat pengurangan volume sampah dari sumbernya. Selain itu, kapasitas pengolahan sampah di tingkat daerah juga diharapkan meningkat.
Pemerintah menilai persoalan sampah masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan dukungan sarana dan sistem pengelolaan yang lebih baik.

Baca juga: Gerakan Indonesia ASRI Resmi Diluncurkan Menteri Jumhur
Program Berbasis Masyarakat Diperkuat
Selain penguatan infrastruktur persampahan, Kementerian Lingkungan Hidup juga mengalokasikan sebagian tambahan anggaran untuk kegiatan berbasis masyarakat.
Dalam usulan itu, anggaran program berbasis masyarakat mencapai Rp80,19 miliar. Nilai tersebut meningkat 14,25 persen dibandingkan anggaran tahun 2026.
Program itu diarahkan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga, edukasi lingkungan, dan pengembangan ekonomi sirkular.
Jumhur menegaskan keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan pengendalian pencemaran dan perbaikan kualitas lingkungan.
Harapan Dukungan DPR
Dalam rapat kerja tersebut, Jumhur juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi XII DPR RI atas dukungan, masukan, dan catatan selama pembahasan berlangsung.
Selain tambahan anggaran 2027, Jumhur meminta dukungan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2026 dari kelebihan realisasi target sebesar Rp789,55 miliar.
Menurutnya, dukungan anggaran tambahan itu penting agar target pengendalian lingkungan hidup nasional berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Mohon dukungan Komisi XII DPR RI atas usulan penggunaan PNBP TA 2026 atas kelebihan realisasi terhadap target sebesar Rp789,55 miliar. Juga mohon dukungan koordinasi dengan Badan Anggaran DPR RI terkait usulan tambahan anggaran TA 2027 sebesar Rp1,34 triliun,” pungkas Jumhur.
Bayu
