Sidoarjo, Narasiglobal.com — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyatakan kesiapan penuh mendukung dan mengawal program strategis pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial RI, dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, percepatan integrasi data, serta implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) hingga tingkat desa dan kelurahan.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo H. Subandi saat menerima kunjungan kerja Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf (Gus Ipul) beserta jajaran dalam kegiatan Sosialisasi DTSEN dan percepatan peningkatan kesejahteraan sosial di Hall Mal Pelayanan Publik (MPP) Sidoarjo, Jumat (6/2/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, para camat, kepala desa, serta seluruh pilar sosial di Kabupaten Sidoarjo.
Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri Sosial RI di Sidoarjo. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi kehormatan sekaligus penguatan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan sosial berbasis data yang akurat, mutakhir, dan terpadu.
Data Jadi Pondasi Keadilan
“Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional bukan sekadar alat administrasi, melainkan menjadi pondasi keadilan sosial. Dengan data yang benar, setiap program bantuan dan pemberdayaan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan secara tepat sasaran dan tepat waktu,” ujar Subandi.
Sebagai daerah urban dengan dinamika sosial ekonomi yang cepat, Pemkab Sidoarjo menegaskan kesiapan mendukung kebijakan Kementerian Sosial melalui penguatan kapasitas SDM, percepatan integrasi data lintas sektor, serta pengawalan implementasi DTSEN hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
“Pemkab Sidoarjo siap mendukung penuh kebijakan dan arahan Menteri Sosial RI. Diharapkan, kegiatan ini menghasilkan pemahaman yang sama, visi yang selaras, serta keterampilan teknis yang memadai dalam upaya memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi kerentanan sosial,” tambah Subandi.
Baca Juga: Bupati Sidoarjo Hadiri Haflah Akhirussanah
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penanganan fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Amanat tersebut diperkuat dengan sejumlah regulasi, termasuk Instruksi Presiden Nomor 4 dan Nomor 8 Tahun 2025.
Instruksi Presiden tersebut mengatur tentang DTSEN serta percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai salah satu instrumen intervensi sosial.
“Saat ini, lebih dari 3 juta anak usia sekolah berada dalam kondisi tidak sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah. Kelompok ini sering disebut sebagai invisible people, yaitu masyarakat rentan yang belum sepenuhnya terjangkau data dan program bantuan,” tutur Gus Ipul.
Gus Ipul menjelaskan, DTSEN merupakan basis data yang menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi setiap individu serta keluarga di Indonesia. Data tersebut dipadankan dengan data kependudukan dan diperbarui secara berkala untuk menjaga ketepatan sasaran kebijakan sosial.
Integrasi Tiga Basis Data
DTSEN dibentuk melalui penggabungan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Integrasi ini menjadikan DTSEN sebagai acuan utama penetapan bantuan sosial nasional.
Hingga Januari 2026, DTSEN memuat 289.060.513 data individu yang tersimpan ke dalam 10 desil kesejahteraan, mulai dari desil 1 kelompok prasejahtera hingga desil 10 kelompok sejahtera.
Klasifikasi tersebut membantu pemerintah menetapkan prioritas program secara lebih akurat, memastikan bantuan sosial tepat sasaran, sekaligus mendorong kemandirian bagi kelompok masyarakat yang telah berdaya.
Hito Dewabrata, SM

2 thoughts on “Pemkab Sidoarjo Tegaskan Dukungan Program Pusat”