Sidoarjo, Narasiglobal.com,- Pengadaan tanah Flyover Gedangan terus dimatangkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pemkab memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur yang berlaku dan mendapat dukungan penuh dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Jawa Timur.
Kepastian itu diperoleh setelah Bupati Sidoarjo H. Subandi mendatangi Kanwil BPN Jatim, Rabu (28/10/2026). Kunjungan tersebut untuk membahas mekanisme teknis pengadaan tanah. Subandi didampingi Pj Sekda M. Ainur Rahman dan sejumlah kepala OPD terkait. Rombongan diterima langsung Kepala Kanwil BPN Jatim M. Naim bersama jajarannya.
BPN Jatim Dukung Penuh
Naim menyatakan dukungannya terhadap pengadaan tanah Flyover Gedangan. Prosesnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta aturan turunannya.
Baca juga: Sumpah Pemuda ke-98, Bupati Subandi Minta Pemuda Berinovasi
“Kami sangat mendukung langkah Pak Bupati bahwa pengadaan tanah ini dilaksanakan melalui tahapan sesuai UU 2/2012 beserta seluruh turunannya,” ujar Naim.
Butuh Sekitar 200 Hari
Naim menjelaskan, mekanisme tersebut memerlukan waktu sekitar 200 hari. Durasi itu berdampak pada pembayaran ganti rugi tanah. Pencairan hampir pasti tidak bisa dilakukan pada akhir 2026, dan baru dapat terealisasi pada 2027.
“Proses pengadaan tanah membutuhkan waktu sekitar 200 hari hingga selesai. Mengenai anggaran tahun 2026, tentu akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) karena tidak bisa dibayarkan di akhir tahun,” jelasnya.
Menurut Naim, kondisi itu tidak menjadi kendala bagi Pemkab Sidoarjo. Ia menegaskan setiap tahapan wajib dipatuhi tanpa ada yang terlewat. Meski begitu, ia berharap bersama Pemkab dapat menyelaraskan data lapangan yang sebagian besar sudah berjalan, sehingga prosesnya lebih efisien.

Ekspos Digelar Besok
Naim menyebut pihaknya akan mengundang kembali Pemkab untuk pendalaman materi lewat ekspos instansi yang membutuhkan lahan, Kamis (29/10/2026). Setelah ekspos, Surat Keputusan (SK) penugasan ke Kantor Pertanahan (Kantah) Sidoarjo akan terbit pada Senin. Kantah kemudian dapat langsung membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengadaan Tanah Flyover Gedangan.
Proyek Strategis Nasional
Subandi menyambut positif kesepakatan dan titik temu bersama Kanwil BPN Jatim. Ia menegaskan, Flyover Gedangan merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang harus dijalankan dengan hati-hati.
Pemkab memilih prosedur sesuai UU atas saran BPKP Perwakilan Provinsi Jatim. Langkah ini untuk memitigasi risiko hukum serta menjaga tata kelola administrasi, aset, dan keuangan daerah.
“Saya pribadi atas nama Pemerintah Daerah mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan langkah ini menjadi yang terbaik bagi Kabupaten Sidoarjo, sebab proyek nasional ini sudah ditunggu-tunggu bertahun-tahun oleh masyarakat. Dengan adanya sinyal hijau dari Pak Kanwil, proses pelaksanaan pembangunan Flyover Gedangan optimistis berjalan lancar,” kata Subandi.
Rp450 Miliar dari APBD
Subandi memaparkan, total anggaran pembebasan lahan Flyover Gedangan mencapai Rp450 miliar dari APBD. Dana itu dialokasikan bertahap, yakni Rp200 miliar pada TA 2026 dan Rp250 miliar pada TA 2027.
“Terkait pembayaran ganti rugi yang baru bisa direalisasikan pada tahun 2027, bagi kami tidak ada masalah. Yang terpenting proses ini tidak mengganggu pelaksanaan maupun penganggaran yang sudah direncanakan,” pungkasnya.
M. Hadi
