Pasuruan, Narasiglobal.com,- PT PLJ Pasuruan resmi menjadi perusahaan perseroan daerah setelah DPRD Kabupaten Pasuruan bersama Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyepakati Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pasuruan Lestari Jaya menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Pengesahan berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan pada Senin (21/9/2026). Dengan regulasi tersebut, badan usaha yang sebelumnya bernama PT Jalan Tol Kabupaten Pasuruan bertransformasi menjadi PT Pasuruan Lestari Jaya (Perseroda).
PT PLJ Perluas Bidang Usaha
Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut nama perusahaan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan memperluas ruang usaha PT PLJ agar dapat mengelola berbagai potensi ekonomi daerah.
Baca juga: Gedung HD RSUD Sidoarjo Barat Molor 13 Persen
Juru Bicara Pansus Raperda Perseroda PLJ Gaung Andaka Rangga Purbangkara menjelaskan, perubahan diperlukan karena Perda Nomor 13 Tahun 2006 sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan diversifikasi usaha BUMD.
Melalui status baru tersebut, PT PLJ dapat menjalankan usaha di berbagai sektor. Bidangnya mencakup akomodasi, periklanan, telekomunikasi dan informatika, konstruksi, pariwisata, pusat perbelanjaan, pengelolaan limbah dan sampah, perdagangan, pertanian, penyewaan, transportasi hingga penyimpanan.
“Perseroda PLJ dibentuk untuk mengelola potensi ekonomi daerah secara terintegrasi dan profesional pada berbagai sektor strategis,” kata Gaung dalam laporan Pansus.
Dari Jalan Tol ke Bisnis Multisektor
Sebelumnya, PT Jalan Tol Kabupaten Pasuruan memiliki ruang usaha yang lebih terbatas. Melalui perubahan kelembagaan ini, Pemkab Pasuruan memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis di sejumlah sektor potensial.

Bupati Pasuruan M Rusdi Sutejo menyebut perubahan tersebut sebagai transformasi kelembagaan sekaligus reorientasi usaha. Pemerintah daerah berharap PT PLJ dapat mengoptimalkan potensi ekonomi Kabupaten Pasuruan dan meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemkab juga menekankan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan perusahaan. Tata kelola tersebut mencakup pengelolaan yang transparan, akuntabel dan profesional.
Modal Dasar PT PLJ Naik
Raperda yang dibahas sebelumnya juga mengatur perubahan struktur permodalan perusahaan. Berdasarkan pembahasan Raperda, modal dasar PT PLJ Perseroda ditetapkan sebesar Rp165 miliar.
Angka tersebut meningkat dibandingkan modal dasar sebelumnya yang tercatat sekitar Rp41,454 miliar. Modal dasar baru itu terbagi menjadi 165.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1 juta per saham.
Hingga Desember 2025, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasuruan tercatat sekitar Rp42,49 miliar. Sementara penyertaan modal pemegang saham lainnya tercatat Rp25 juta.
Payung Hukum Baru
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat mengatakan pembahasan Raperda telah melalui sejumlah tahapan sebelum mendapat persetujuan. Proses tersebut mencakup harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, pembahasan Panitia Khusus (Pansus), hingga fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dengan pengesahan tersebut, Pemkab Pasuruan kini memiliki Perseroda PLJ sebagai BUMD dengan cakupan usaha yang lebih luas. Pemerintah daerah berharap perusahaan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka peluang usaha dan memberikan kontribusi melalui dividen bagi daerah.
M. Hadi
