Pungutan Pedagang CFD Sidoarjo Turun Jadi Rp5 Ribu

Sidoarjo, Narasiglobal.com,- Pungutan pedagang CFD Sidoarjo diminta turun dari Rp15 ribu-Rp20 ribu menjadi Rp5 ribu setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan usulan tersebut dalam rapat evaluasi pelaksanaan Car Free Day (CFD) bagi UMKM di Opsroom Sekretariat Daerah Sidoarjo, Kamis (1/10/2026).

Subandi mengatakan penyesuaian pungutan diperlukan agar CFD tetap menjadi ruang publik yang bisa dimanfaatkan masyarakat sekaligus memberikan kesempatan kepada pedagang memperoleh penghasilan.

“Kita ingin masyarakat bisa menikmati ruang publik, sementara pedagang juga bisa mendapatkan kesempatan untuk berjualan,” kata Subandi.

Baca juga: DLHK Sidoarjo Perkuat Kolaborasi Bersihkan Sungai

Pungutan CFD Diusulkan Rp5 Ribu

Dalam skema yang dibahas Pemkab Sidoarjo, pungutan Rp5 ribu akan dibagi untuk mendukung kebutuhan kegiatan CFD.

Sebesar Rp2 ribu dialokasikan untuk paguyuban pedagang. Sementara Rp3 ribu lainnya diarahkan untuk pengelolaan sampah di kawasan CFD.

Subandi menegaskan kegiatan CFD tidak dibangun semata-mata untuk kepentingan bisnis. Karena itu, ia meminta pungutan tetap proporsional dan tidak membebani pedagang yang mengandalkan kegiatan tersebut untuk mencari penghasilan.

Pemerintah dan paguyuban selanjutnya perlu membahas mekanisme pengelolaan pungutan agar kebutuhan operasional tetap berjalan.

Pedagang Jelaskan Penggunaan Dana

Perwakilan Perkumpulan Pedagang Jalanan Indonesia (Pedalindo) menjelaskan pungutan Rp15 ribu-Rp20 ribu selama ini digunakan untuk kebutuhan pengelolaan CFD.

Dana tersebut antara lain mendukung kebersihan dan penanganan sampah. Paguyuban juga mengalokasikan sebagian dana untuk kebutuhan sosial anggota yang sakit atau meninggal dunia.

Dengan usulan baru, kebutuhan tersebut akan kembali dibahas agar pengelolaan CFD tetap berjalan tanpa menambah beban pedagang.

Pengunjung CFD Capai 18.030 Orang

Evaluasi Pemkab Sidoarjo juga menyoroti persoalan sampah yang muncul akibat tingginya aktivitas masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Arif Mulyono menyebut jumlah pengunjung CFD dapat mencapai sekitar 18.030 orang setiap pelaksanaan.

Untuk menangani kebersihan, DLHK mengerahkan 44 petugas. Sebanyak 20 petugas bekerja di area alun-alun, sedangkan 24 lainnya ditempatkan di kawasan sekitar.

Pungutan pedagang CFD Sidoarjo diusulkan turun dari Rp15 ribu-Rp20 ribu menjadi Rp5 ribu. Pemkab juga mengevaluasi sampah dan jumlah pedagang.
Pungutan pedagang CFD Sidoarjo diusulkan turun dari Rp15 ribu-Rp20 ribu menjadi Rp5 ribu. Pemkab juga mengevaluasi sampah dan jumlah pedagang.

DLHK juga menyiapkan empat dump truck untuk mendukung pengangkutan sampah setelah kegiatan berlangsung.

Arif mengatakan pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Pedagang melalui paguyuban dan masyarakat pengguna ruang publik perlu ikut menjaga kebersihan.

Jumlah Pedagang Turut Dievaluasi

Selain kebersihan, pemerintah menyoroti jumlah pedagang yang berjualan di kawasan CFD.

DLHK meminta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ikut menata jumlah pedagang. Pembatasan diperlukan untuk mengurangi tekanan terhadap fasilitas umum dan tanaman di sekitar lokasi.

Pemerintah juga mendorong penggunaan sistem karcis agar jumlah pedagang dapat dikendalikan.

Evaluasi tersebut menunjukkan pengelolaan CFD tidak hanya berkaitan dengan pungutan pedagang. Pemerintah juga harus mengatur kebersihan, jumlah pelaku UMKM dan penggunaan fasilitas umum agar kegiatan mingguan tersebut tetap berjalan tertib.

Pedagang Minta Solusi Saat Ramadan

Dalam rapat evaluasi, pedagang juga menyampaikan persoalan ketika CFD berhenti selama Ramadan.

Pedagang berharap Pemkab Sidoarjo menyediakan lokasi alternatif untuk mempertahankan aktivitas usaha. Pada tahun sebelumnya, pemerintah memindahkan pedagang ke kawasan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Namun, lokasi tersebut dinilai belum mampu mendatangkan pembeli sebanyak kawasan CFD di sekitar Alun-Alun Sidoarjo.

Pemkab Sidoarjo kini perlu menyelaraskan kepentingan pedagang, pengunjung dan pengelolaan ruang publik. Penurunan pungutan menjadi salah satu bagian dari evaluasi tersebut, sementara kebersihan dan ketertiban tetap menjadi tanggung jawab bersama.

M. Hadi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous post DLHK Sidoarjo Perkuat Kolaborasi Bersihkan Sungai
Next post Flyover Gedangan Enam Lajur Menunggu PT KAI Sidoarjo