Pasuruan, Awosmedia.com – Sertifikat HAKI untuk 38 pelaku usaha dan ekonomi kreatif diserahkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Rabu (7/10/2026). Acara berlangsung di Auditorium Mpu Sendok Raci. Penyerahan ini menjadi hasil pendampingan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang difasilitasi pemerintah daerah.
Dari 38 penerima, 30 pelaku UMKM menerima sertifikat merek. Delapan pelaku ekonomi kreatif lainnya menerima sertifikat hak cipta.
Pendampingan April hingga Juni 2026
Andi Cahyanto dari Bidang Ekonomi Kreatif membenarkan kegiatan tersebut. Ia menjelaskan, pemerintah mendampingi pendaftaran HKI para pelaku usaha sejak April sampai Juni 2026.
Baca juga: Gorong-Gorong Mliriprowo Dimediasi Forkopimcam Tarik
Program ini mendukung prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan. Fokusnya mencakup optimalisasi ekonomi kreatif, sertifikasi produk unggulan UMKM, dan pembinaan usaha mikro dan kecil agar naik kelas berbasis potensi daerah.
47 Permohonan Merek Masuk Tahun Ini
Sepanjang 2026, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan memfasilitasi 47 permohonan pendaftaran merek. Dinas itu juga membantu tujuh pencatatan ciptaan secara daring.
Permohonan merek tahun ini masih berada pada tahap pemeriksaan substantif di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Artinya, hasil akhirnya belum keluar.
Beda Perlindungan Merek dan Hak Cipta
Merek berfungsi sebagai tanda pembeda produk atau jasa. Sertifikat merek memberi pemiliknya dasar hukum untuk menindak pihak lain yang memakai merek sama atau mirip.

Perlindungan merek berlaku 10 tahun dan bisa diperpanjang. Sistemnya menganut prinsip first to file, yakni perlindungan hukum baru muncul setelah merek terdaftar. Pelaku usaha yang menunda pendaftaran berisiko didahului pihak lain.
Hak Cipta Lahir Otomatis
Hak cipta bekerja berbeda. Hak eksklusif pencipta muncul otomatis ketika karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Pencatatan ciptaan tetap berguna sebagai bukti kepemilikan.
Karya yang dapat dilindungi antara lain buku, lagu, drama, tari, seni rupa, arsitektur, batik, dan fotografi. Masa perlindungannya bergantung pada jenis karya:
70 tahun untuk buku, lagu, lukisan, tari, drama, dan peta
50 tahun untuk fotografi, sinematografi, dan program komputer
25 tahun untuk karya seni terapan
Dorong Pelaku Usaha Lindungi Karya
Melalui fasilitasi ini, Pemkab Pasuruan mengajak pelaku UMKM dan ekonomi kreatif tidak berhenti pada produksi. Mereka juga perlu mengamankan merek dan karya sebagai bagian dari pengembangan usaha.
Perlindungan hukum membuat produk lokal punya posisi lebih kuat saat memperluas pasar. Pelaku usaha juga lebih tenang menghadapi risiko peniruan.
M. Hadi
