Jakarta, Narasiglobal.com,- Hakim MK Guntur Hamzah sorot tajam karena ketertinggalan tata kelola sampah di Indonesia. Ia membandingkan kondisi tersebut dengan negara-negara maju yang menurutnya sudah beralih membahas persoalan sampah antariksa.
Pernyataan itu disampaikan Guntur saat memimpin sidang perkara Nomor 255/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (10/8/2026). Sidang tersebut mengangkat uji materi terhadap Undang-Undang Pengelolaan Sampah.
Bandingkan dengan Sampah Antariksa
Guntur menyampaikan, negara-negara maju kini tidak lagi membicarakan sampah di permukaan bumi. Fokus mereka telah bergeser ke penanganan sampah satelit dan benda antariksa lainnya.
“Jadi kalau kita lihat di beberapa negara maju itu orang tidak berbicara lagi sampah di bumi, orang sudah berbicara sampah di antariksa, sampah satelit,” ujar Guntur dalam sidang tersebut.
Ia menilai kondisi ini kontras dengan Indonesia yang masih berkutat dengan persoalan mendasar. Penumpukan sampah di darat, perairan, dan kawasan pantai disebutnya belum terselesaikan dengan baik.
Guntur bahkan menyayangkan persoalan sampah harus sampai masuk ke ranah konstitusi. “Ini ya sebetulnya ya persoalan sampah ini agak miris juga kita ini ya, melihat bahwa masalah sampah masuk menjadi persoalan konstitusi di Mahkamah Konstitusi ini,” katanya.
MK Minta Cetak Biru Pengelolaan Sampah
Menyikapi persoalan tersebut, Mahkamah Konstitusi meminta pemerintah menyerahkan cetak biru atau blueprint tata kelola sampah nasional. MK juga meminta pemerintah melampirkan garis waktu atau timeline penanganannya.

Ketua MK Suhartoyo turut meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan jawaban resmi secara tertulis. Jawaban tersebut akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini.
Duduk Perkara Uji Materi
Perkara 255/PUU-XXIV/2026 diajukan oleh Dudy Mempawardi Saragih, seorang pensiunan yang juga berprofesi sebagai advokat. Ia didampingi kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Jendela Yustisia Nusantara (LBH JYN).
Dalam permohonannya, Dudy mempersoalkan frasa “pengawasan” dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Ia menilai frasa tersebut terlalu longgar, kabur, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa.
Laporan Warga Kerap Diabaikan
Akibat kelemahan pasal itu, pemohon mendalilkan laporan warga atas tumpukan sampah liar di ruang publik kerap tidak ditindaklanjuti. Birokrasi dinilai lamban merespons pengaduan tanpa ada mekanisme tindakan seketika.
Dalam petitumnya, pemohon meminta MK menyatakan pasal tersebut konstitusional bersyarat. Syarat yang dimaksud adalah pasal itu dimaknai mencakup pengaduan warga negara akibat penumpukan sampah yang wajib direspons seketika oleh penyelenggara negara.
Sidang perkara ini akan berlanjut setelah pemerintah dan DPR menyampaikan jawaban tertulis kepada MK. Publik kini menanti langkah pemerintah dalam menyusun peta jalan pengelolaan sampah nasional.
August Bayu Putra
