Jakarta, Narasiglobal.com,- Fahd A Rafiq tersangka KPK untuk ketiga kalinya setelah lembaga antirasuah menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
KPK menetapkan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq bersama tujuh orang lainnya sebagai tersangka setelah melakukan pemeriksaan terhadap 17 orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT), Senin (14/9/2026).
Penetapan tersebut menandai kali ketiga Fahd terseret perkara korupsi. Sebelumnya, ia telah menjalani hukuman dalam kasus suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) 2011 serta perkara korupsi pengadaan Al-Qur’an dan laboratorium komputer di Kementerian Agama.
Baca juga: Prabowo Lantik Suahasil Nazara Jadi Menteri Keuangan
Fahd A Rafiq Terjerat Kasus HGB Bogor
KPK menangkap Fahd dalam OTT yang menyasar dugaan korupsi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.
Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 17 orang dari unsur pejabat pertanahan, pihak swasta, politikus, dan pihak lain yang diduga berkaitan dengan perkara.
KPK juga menyita uang tunai dalam rupiah dan valuta asing. Uang tersebut ditemukan dalam boks, kardus, serta sekitar 20 koper.Pada tahap awal, KPK memperkirakan nilai uang mencapai ratusan miliar rupiah.
Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Selain Fahd, tersangka lain antara lain Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto.
Dugaan Suap Pengurusan HGB
Perkara tersebut berkaitan dengan pengurusan perpanjangan HGB dan pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik di wilayah Kabupaten Bogor.
KPK menemukan dugaan komunikasi antara pihak swasta yang menjadi perantara dan pihak yang memiliki akses terhadap proses pertanahan.
Dalam konstruksi perkara yang mulai diungkap KPK, terdapat pembahasan mengenai fee untuk membuka blokir dan memproses pemecahan HGB. Salah satu pihak disebut meminta fee Rp2 miliar, sedangkan pihak Summarecon menyanggupi Rp1,5 miliar.

Namun, konstruksi lengkap mengenai peran Fahd dalam perkara terbaru ini masih menjadi bagian dari proses hukum yang berjalan.
Perkara Pertama: Suap DPID
Jauh sebelum kasus HGB, Fahd telah berurusan dengan KPK dalam perkara suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah atau DPID 2011.
Dalam perkara tersebut, Fahd terbukti terlibat dalam pemberian suap kepada mantan anggota Badan Anggaran DPR Wa Ode Nurhayati. Kasus itu berkaitan dengan upaya mendapatkan alokasi DPID untuk tiga daerah di Aceh, yakni Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah.
Pengadilan Tipikor kemudian menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp50 juta kepada Fahd.
Perkara Kedua: Pengadaan Al-Qur’an
Pada 2017, KPK kembali menetapkan Fahd sebagai tersangka. Kali ini, penyidik mengembangkan perkara korupsi pengadaan Al-Qur’an dan laboratorium komputer Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kementerian Agama untuk tahun anggaran 2011-2012.
KPK menyebut Fahd bersama mantan anggota DPR Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetia terlibat dalam pengurusan anggaran serta pengadaan proyek tersebut.
Dalam perkara ini, Fahd terbukti menerima suap sekitar Rp3,411 miliar. Pengadilan kemudian menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepadanya.
Tiga Perkara, Tiga Periode
Rangkaian perkara tersebut menunjukkan pola perjalanan hukum Fahd yang kembali menjadi sorotan publik.
Kasus pertama berkaitan dengan DPID 2011, perkara kedua menyangkut pengadaan di Kementerian Agama pada 2011-2012, sedangkan perkara terbaru berhubungan dengan dugaan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor pada 2026.
KPK kini menahan Fahd bersama tersangka lain dalam perkara HGB tersebut. Proses penyidikan akan menentukan lebih jauh peran masing-masing pihak dan dugaan tindak pidana yang mereka lakukan.
Bagi Fahd, penetapan tersangka kali ini menjadi kali ketiga ia menghadapi proses hukum terkait perkara korupsi. Sementara bagi KPK, penyidikan kasus HGB Bogor akan menjadi dasar untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan praktik suap tersebut.
M. Hadi
