Jakarta, Narasi global.com,- KPK Sita Dokumen dan barang bukti elektronik setelah menggeledah tiga ruang direktur jenderal di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2026).
Penyidik membawa sejumlah barang bukti menggunakan tiga koper hitam setelah menyelesaikan penggeledahan. KPK melakukan tindakan tersebut untuk melengkapi alat bukti dalam penyidikan dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Tiga Ruang Dirjen Diperiksa KPK
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan proses serta mekanisme layanan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Baca juga: LRT Kelapa Gading-Manggarai Resmi Beroperasi
Penyidik kemudian akan menganalisis dan mengekstrak barang bukti tersebut. KPK berharap hasil pemeriksaan dapat memperjelas konstruksi perkara sekaligus mengungkap pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam kasus tersebut.
Tiga ruang pejabat eselon I yang menjadi sasaran penggeledahan yakni:
Ruang Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.
Ruang Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang.
Ruang Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.
Selain ruang tiga dirjen, penyidik juga memeriksa sejumlah ruangan direktorat yang berkaitan dengan perkara.
Tiga Koper Dibawa Keluar
Penggeledahan berlangsung hingga Kamis sore. Sekitar pukul 18.35 WIB, sejumlah penyidik terlihat keluar dari lobi kantor Kementerian ATR/BPN dengan membawa tiga koper berwarna hitam.

Petugas kemudian memasukkan koper tersebut ke dalam kendaraan dan meninggalkan lokasi. Barang yang dibawa menjadi bagian dari alat bukti yang akan dianalisis penyidik dalam proses penyidikan.
Kementerian ATR/BPN juga membenarkan adanya penggeledahan di lingkungan kantornya. Karo Humas dan Protokol ATR/BPN Uunk Din Parunggi menyebut penyidik memeriksa sejumlah ruangan, termasuk lokasi di lantai tiga, lantai enam, dan ruang Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.
Berkaitan dengan Kasus Suap HGB
Penggeledahan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Sehari kemudian, lembaga antirasuah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Salah satu tersangka merupakan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri. Selain itu, KPK menetapkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung dan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi sebagai tersangka.
KPK juga menetapkan sejumlah pihak swasta sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Ruang Menteri ATR/BPN Belum Digeledah
Dalam penggeledahan kali ini, penyidik belum memeriksa ruang kerja Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
KPK menyatakan penggeledahan terhadap lokasi lain masih bergantung pada kebutuhan penyidikan. Penyidik akan menentukan langkah berikutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis alat bukti yang telah dikumpulkan.
Penggeledahan ini menjadi salah satu langkah KPK untuk memperkuat pembuktian perkara. Hasil analisis dokumen dan barang elektronik nantinya dapat membantu penyidik mendalami alur pengurusan layanan pertanahan serta peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.
M. Hadi
