Malang, NarasiGlobal.com — Ketua Umum Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK) Pusat, Dr. Ir. Hadi Prajoko, S.H., M.H., menyampaikan klarifikasi hukum resmi atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dialamatkan kepadanya oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI).
Klarifikasi tersebut disampaikan melalui Asosiasi Yuris dan Advocacy Hak Asasi Manusia sebagai respons atas siaran pers PBHI (19/01/2026), yang dinilai memuat narasi keliru serta menyesatkan publik.
Penasihat Hukum Asosiasi Yuris dan Advocacy Hak Asasi Manusia, Agung Rizkhi Zaifudhin, A.Md.T., S.H., menegaskan bahwa tuduhan pelanggaran HAM terhadap Ketua Umum HPK merupakan bentuk fitnah dan kesalahan dalam menafsirkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 4771 K/Pdt/2025.
Menurutnya, Mahkamah Agung sama sekali tidak pernah menyatakan Dr. Hadi Prajoko melakukan pelanggaran HAM, kriminalisasi, maupun ancaman terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan.
“Pelabelan pelanggaran HAM terhadap klien kami merupakan konstruksi sepihak yang tidak berbasis fakta hukum dan melanggar hak atas kehormatan, reputasi, serta martabat,” tegas Agung Rizkhi dalam keterangan tertulisnya.
Asosiasi Yuris dan Advocacy Hak Asasi Manusia menilai PBHI telah secara tendensius mengonstruksikan putusan Mahkamah Agung sebagai legitimasi moral untuk menuduh pimpinan HPK sebagai pelaku pelanggaran HAM.
Padahal, dalam amar putusan MA, tidak terdapat satu pun pertimbangan hukum yang menyatakan adanya pelanggaran HAM oleh Ketua Umum HPK Pusat. PBHI juga dinilai menyesatkan publik dengan menyimpulkan adanya intervensi negara dan pembiaran penguasaan organisasi secara ilegal tanpa didukung fakta hukum yang sahih, sehingga dinilai turut memfitnah negara.
Akar Sengketa Organisasi
Kuasa hukum HPK menjelaskan bahwa sengketa bermula dari tindakan tujuh orang pengurus yang diberhentikan karena diduga melakukan upaya pengambilalihan kepemimpinan secara inkonstitusional melalui pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Kelompok tersebut dipimpin oleh Yoseph Kencoko A. Prasetyo dkk, yang menurut kuasa hukum HPK, baru sekitar dua bulan menjabat sebagai pengurus dan belum berstatus anggota resmi organisasi.
Seluruh Gugatan Ditolak Pengadilan
Dalam perkara Pengadilan Negeri Malang Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Mlg tanggal 17 Februari 2025, Yoseph Kencoko A. Prasetyo dkk mengajukan 12 tuntutan, mulai dari pembatalan akta dan AD/ART, keabsahan Munaslub, pembatalan surat keputusan pemecatan, hingga tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil senilai total Rp1,1 miliar.
Majelis hakim menyatakan seluruh gugatan tidak dapat diterima dan ditolak. Putusan tersebut kemudian dikuatkan Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 4771 K/Pdt/2025 yang diputus pada 1 Desember 2025 dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dengan demikian, seluruh tuntutan Yoseph Kencoko A. Prasetyo dkk dinyatakan gugur secara hukum.
Putusan Pengadilan Tegaskan Legalitas Kepengurusan HPK
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Mlg tanggal 17 Februari 2025, majelis hakim menyatakan gugatan Yoseph Kencoko A. Prasetyo dkk tidak dapat diterima. Putusan tersebut kemudian dikuatkan Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 4771 K/Pdt/2025 yang diputus pada 1 Desember 2025 dan telah berkekuatan hukum tetap.
Putusan tersebut menegaskan bahwa:
- Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tanggal 2 Maret 2024 tidak memiliki dasar hukum dan legitimasi yuridis.
- Akta Nomor 2 tanggal 19 Februari 2024 sah secara hukum.
- Pemberhentian dan pemecatan pengurus yang terlibat Munaslub 2 Maret 2024 oleh Ketua Umum HPK Pusat adalah sah secara hukum.
- Kepengurusan HPK di bawah pimpinan Dr. Ir. Hadi Prajoko, S.H., M.H. merupakan kepengurusan yang sah dan memiliki legalitas dari negara dan pemerintah.
Langkah Hukum atas Siaran Pers PBHI
Atas siaran pers PBHI yang dinilai mengandung fitnah, Asosiasi Yuris dan Advocacy Hak Asasi Manusia menyerukan agar seluruh pihak menghormati putusan pengadilan dan tidak memelintir sengketa organisasi menjadi isu pelanggaran HAM tanpa dasar hukum.
“Kami telah menempuh langkah hukum dengan melaporkan persoalan ini ke Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, Kementerian Komunikasi dan Digital RI, serta Dewan Pers,” ujar Agung Rizkhi Zaifudhin.
Hito Dewabrata, S.M.
