Dindik Jatim Tunggu Juknis Pengangkatan PPPK Jadi PNS

Malang, Narasiglobal.com,- Dinas Pendidikan Jawa Timur (Dindik Jatim) masih tunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait rencana pengangkatan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2027.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai menyatakan pihaknya belum dapat menindaklanjuti kebijakan tersebut di tingkat daerah.

“Belum bisa. Itu kan masih pernyataan. Belum ada surat yang diturunkan langsung ke masing-masing daerah,” kata Aries saat ditemui di SMA Taruna Nala Malang, Kamis (20/8/2026).

Belum ada surat keputusan resmi

Aries menjelaskan, kebijakan pengangkatan guru PPPK menjadi PNS belum memiliki dasar hukum berupa surat keputusan resmi yang memuat mekanisme pelaksanaan di lapangan.

Pemerintah pusat bersama DPR RI sebelumnya telah menyepakati pemberian kesempatan bagi guru PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi pengangkatan menjadi PNS.

Seleksi tersebut rencananya digelar pada awal 2027. Proses pengangkatan tidak berlangsung otomatis, melainkan melalui mekanisme seleksi yang aturannya belum diterbitkan pemerintah pusat.

“Kami menunggu surat resmi. Seperti apa polanya, mekanismenya, nanti kami ikut. Pokoknya apa yang menjadi ketentuan dari pemerintah pusat, pasti kami akan menindaklanjuti karena itu bagian dari kebutuhan kami,” ujarnya.

Libatkan perangkat daerah bidang kepegawaian

Aries menegaskan, kebijakan ini tidak hanya menjadi ranah Dinas Pendidikan. Proses administrasinya akan melibatkan perangkat daerah yang menangani urusan kepegawaian.

Dindik Jatim tunggu juknis pemerintah pusat terkait rencana pengangkatan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Dindik Jatim tunggu juknis pemerintah pusat terkait rencana pengangkatan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Ia menyebut jumlah guru berstatus PPPK di Jawa Timur cukup banyak. Sebagian berstatus PPPK penuh waktu, sementara sebagian lain masih terkait skema paruh waktu.

Namun, Dindik Jatim belum dapat memastikan rincian mekanisme maupun status masing-masing guru sebelum pemerintah pusat menerbitkan surat resmi.

Skema penggajian masih belum jelas

Ketidakpastian turut menyangkut skema penggajian jika guru PPPK nantinya lolos seleksi dan diangkat menjadi PNS. Aries mengaku pihaknya belum bisa memastikan apakah perubahan status kepegawaian tersebut akan berdampak pada sumber penggajian dari pemerintah pusat.

“Itu juga belum tahu. Makanya kami masih butuh dan menunggu surat resmi. Kemarin memang ada pernyataan resmi, tetapi belum ada surat resmi. Surat resmi itulah akan ada petunjuk teknisnya dan itu yang kami tindak lanjuti,” katanya.

Jatim masih kekurangan tenaga pendidik

Di luar persoalan status kepegawaian, Aries menyoroti kebutuhan tenaga pendidik di berbagai sekolah di Jawa Timur yang masih tinggi. Sejumlah guru memasuki masa pensiun, sementara pengangkatan guru baru belum sepenuhnya menutup kebutuhan tersebut.

Ia menyebut kekurangan guru masih terjadi di berbagai daerah di Jawa Timur. Meski begitu, Aries belum dapat menyampaikan angka pasti mengenai jumlah kekurangan guru tersebut.

Dindik Jatim menegaskan akan segera menindaklanjuti kebijakan pengangkatan PPPK menjadi PNS begitu surat resmi dan juknis dari pemerintah pusat diterbitkan.

 

August Bayu Putra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous post Kapolri Resmikan Kantor DPD KSPSI Jatim di Surabaya
Komunitas SAMBA Galang Dana bersama Karang Taruna Bungurasih dan Kemenhub gelar aksi kemanusiaan untuk korban gempa NTT. Next post Komunitas SAMBA Galang Dana Bantu Korban Gempa NTT