Jakarta, Narasiglobal.com,- Komisi XIII DPR RI akan mengecek langsung kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 30 September 2026.
Kunjungan tersebut untuk mengonfirmasi temuan Ombudsman RI yang berbeda dengan hasil pemeriksaan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Adityamengatakan pengecekan lapangan diperlukan agar anggota dewan dapat melihat langsung kondisi Lapas Cibinong. Komisi XIII juga ingin memastikan fakta dari dua hasil pemeriksaan tersebut.
Baca juga: Kolaborasi Pemkab dan Ormas Perkuat Pembangunan Sidoarjo
“Kami bukan investigasi, tapi ini kan ada dua fakta yang kami ingin konfirmasi. Fakta temuan Ombudsman dan fakta rilis atau konferensi persnya Kementerian,” kata Willy dalam rapat Komisi XIII DPR di Jakarta, Senin (28/9/2026).
Komisi XIII Soroti Perbedaan Temuan
Willy menyebut terdapat perbedaan signifikan antara hasil sidak Ombudsman dan pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Imipas. Karena itu, Komisi XIII memilih turun langsung ke Lapas Cibinong.
Menurutnya, kondisi fasilitas yang menjadi objek perhatian perlu dikembalikan seperti semula sebelum pengecekan dilakukan.
Langkah tersebut bertujuan agar anggota DPR dapat memperoleh gambaran kondisi lapas secara langsung.
Rencana kunjungan itu menjadi tindak lanjut rapat Komisi XIII bersama jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Senin (28/9). Dalam rapat tersebut hadir Dirjen Pemasyarakatan Mashudi dan Kepala Lapas Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto.
Ombudsman Temukan Fasilitas Tak Lazim
Ombudsman RI sebelumnya melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu (23/9). Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman menemukan dugaan bangunan seperti klaster yang dihuni warga binaan dengan fasilitas menyerupai apartemen.

Ombudsman menyebut terdapat lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Tim juga menemukan fasilitas seperti sofa, televisi, kulkas, meja makan, serta fasilitas kebugaran. Ombudsman turut menemukan pembangunan simulator golf di kawasan lapas.
Selain fasilitas tersebut, Ombudsman mengungkap adanya celah keamanan di bagian belakang bangunan. Akses tersebut disebut terhubung dengan area hutan bambu dan tempat pembuangan sampah.
Ombudsman juga menerima laporan keluarga warga binaan mengenai dugaan pungutan sebesar Rp150 ribu per minggu di Blok A. Temuan itu menjadi bagian dari persoalan pelayanan dan tata kelola yang sedang diperiksa.
Ombudsman Siap Sampaikan Fakta ke DPR
Ombudsman RI menyatakan siap memberikan informasi hasil pengawasan kepada DPR. Pernyataan itu disampaikan Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan pada Senin (28/9).
Ombudsman menjelaskan ketidakhadirannya dalam rapat Komisi XIII pada Senin terjadi karena hingga pukul 10.00 WIB lembaga tersebut belum menerima undangan resmi untuk menghadiri rapat.
Syafrida menegaskan Ombudsman tetap menghormati fungsi pengawasan DPR. Ombudsman juga siap berkoordinasi dengan DPR untuk menyampaikan informasi mengenai hasil pemeriksaan di Lapas Cibinong.
Dengan kunjungan pada Rabu, Komisi XIII akan melihat langsung kondisi lapas sekaligus mengonfirmasi perbedaan hasil pemeriksaan antara Ombudsman dan Kementerian Imipas.
Komisi XIII Cek Lapas Cibinong UsaiTemuan OmbudsmanKomisi XIII DPR RI akan mengecek langsung kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 30 September 2026. Kunjungan tersebut untuk mengonfirmasi temuan Ombudsman RI yang berbeda dengan hasil pemeriksaan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).
M. Hadi
