Fiji, Narasiglobal.com – Aksi Iklim global menjadi sorotan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 atau COP31 di Antalya, Turki, November mendatang.
Dalam forum Pre-COP31 di Nadi, Fiji, pada 6 Oktober 2026, Jumhur menekankan pentingnya menerjemahkan komitmen internasional menjadi tindakan nyata yang berkeadilan.
Jumhur hadir mewakili Pemerintah Indonesia atas penugasan Presiden Prabowo Subianto. Ia mendorong negara-negara peserta memperkuat implementasi kebijakan pengendalian perubahan iklim, terutama ketika upaya membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celsius menghadapi tantangan yang semakin besar.
Baca juga: Wagub Emil Dorong PRJ Perkuat Ekonomi Jatim
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup memublikasikan perkembangan tersebut melalui siaran pers pada 8 Oktober 2026. Rangkaian Pre-COP31 berlangsung di Fiji dan Tuvalu pada 5–9 Oktober 2026, dengan partisipasi perwakilan lebih dari 50 negara.
Jumhur Dorong Komitmen Iklim Jadi Aksi Nyata
Dalam forum pemimpin dunia tersebut, Jumhur menegaskan bahwa kesepakatan internasional harus menghasilkan perubahan yang terukur. Menurutnya, Persetujuan Paris tetap menjadi pedoman utama, tetapi keberhasilan agenda iklim bergantung pada pelaksanaan kebijakan di berbagai sektor.
Ia juga menekankan pentingnya prinsip tanggung jawab bersama dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing negara. Prinsip ini menjadi relevan karena negara berkembang menghadapi kebutuhan pembiayaan, teknologi, dan kapasitas yang berbeda dalam menjalankan agenda pengurangan emisi.
Pesan tersebut memperlihatkan posisi Indonesia yang ingin menyeimbangkan target lingkungan dengan kebutuhan pembangunan. Pemerintah mendorong transisi iklim yang tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, ketahanan energi, dan perlindungan masyarakat rentan.
Deklarasi Taku Pakasoa Jadi Hasil Forum
Salah satu hasil utama forum Pre-COP31 adalah adopsi Deklarasi Taku Pakasoa. Deklarasi tersebut mendukung upaya negara-negara berkembang, termasuk negara kepulauan kecil, untuk memperkuat mitigasi perubahan iklim, menghadapi dampak yang ditimbulkan, serta meningkatkan ketahanan terhadap risiko kerugian dan kerusakan.

Tuvalu menjadi salah satu contoh negara yang menghadapi ancaman serius akibat kenaikan permukaan laut. Kondisi tersebut memperkuat tuntutan negara-negara kepulauan agar komunitas internasional meningkatkan dukungan terhadap adaptasi iklim dan perlindungan wilayah pesisir.
Indonesia Andalkan Pengurangan Emisi Lintas Sektor
Dalam forum tersebut, Indonesia memaparkan arah kebijakan melalui Nationally Determined Contribution (NDC), yaitu kontribusi yang ditetapkan secara nasional untuk mencapai target iklim. Pemerintah menargetkan emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat.
Jumhur menjelaskan bahwa upaya pengurangan emisi mencakup berbagai sektor ekonomi. Langkah tersebut antara lain melalui FOLU Net Sink 2030, pengurangan emisi dari limbah dan metana, serta transformasi industri melalui dekarbonisasi dan pengembangan industri rendah karbon.
Pengelolaan limbah dan metana menjadi bagian penting dari agenda tersebut. Selain menekan emisi, perbaikan pengelolaan sampah dapat membuka peluang pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien. Namun, hasilnya bergantung pada penerapan kebijakan, kesiapan teknologi, pembiayaan, dan konsistensi pelaksanaan di lapangan.
Pemerintah juga menekankan bahwa transisi energi perlu berjalan secara adil dan teratur. Kebijakan tersebut harus menjaga keterjangkauan energi, memperkuat ketahanan energi nasional, serta melindungi kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak perubahan kebijakan.
COP31 Menjadi Ujian Implementasi Komitmen
Rangkaian Pre-COP31 menjadi tahap persiapan menuju konferensi utama di Antalya, Turki, pada 9–20 November 2026. Forum tersebut membuka ruang bagi negara-negara untuk menyampaikan prioritas dan memperkuat posisi sebelum memasuki perundingan iklim berikutnya.
Bagi Indonesia, tantangan berikutnya adalah memastikan komitmen internasional terhubung dengan kebijakan nasional dan pelaksanaan di daerah. Pengurangan emisi, pengelolaan sampah, pemulihan ekosistem, dan transisi industri membutuhkan koordinasi lintas sektor agar menghasilkan dampak yang dapat diukur.
Karena itu, pesan Jumhur di Fiji menempatkan implementasi sebagai tolok ukur penting diplomasi iklim. Keberhasilan COP31 nantinya tidak hanya bergantung pada kesepakatan yang tercapai, tetapi juga pada kemampuan negara-negara menerjemahkannya menjadi program nyata dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
August Bayu Putra
