Sidoarjo, Narasiglobal.com,- Konflik Pimpinan Sidoarjo kembali menjadi sorotan publik setelah puluhan massa yang tergabung dalam Laskar Jenggolo Aliansi Peduli Sidoarjo menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sidoarjo, Selasa (10/2/2026).
Aksi tersebut menjadi bentuk kekecewaan masyarakat terhadap konflik berkepanjangan antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang dinilai menghambat jalannya pemerintahan daerah.
Massa mulai berkumpul sejak pukul 10.00 WIB. Mereka menyampaikan orasi secara bergantian dan menuntut pimpinan daerah segera mengakhiri konflik melalui islah.
Baca juga: Ruwat Desa Banjar Kemuning, Ikhtiar Budaya Jaga Harmoni Warga
Aliansi menilai disharmoni di tingkat pimpinan telah menurunkan kepercayaan publik serta berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Para demonstran juga menyampaikan ultimatum politik. Mereka meminta pimpinan daerah mengesampingkan ego personal demi menjaga stabilitas pemerintahan dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Sidoarjo.
Audiensi dengan Pimpinan DPRD
Sekitar pukul 10.15 WIB, perwakilan massa melakukan audiensi dengan DPRD Sidoarjo di Ruang Paripurna.
Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, S.M., memimpin pertemuan tersebut dengan didampingi Wakil Ketua DPRD H. Kayan, H. Warih, dan H. Suyarno, serta anggota DPRD Yudi Pratama.
Dalam audiensi, Aliansi Peduli Sidoarjo memaparkan sejumlah dampak yang mereka anggap serius akibat konflik pimpinan daerah.
Mereka menyebut konflik tersebut telah memicu kubu-kubuan di lingkungan aparatur sipil negara hingga tingkat perangkat desa, seperti RT dan RW.
Kondisi tersebut, menurut aliansi, berpotensi mengganggu netralitas birokrasi dan memperlemah koordinasi pemerintahan di tingkat bawah.
Dampak Ekonomi dan Risiko Korupsi
Aliansi juga menyoroti dampak ekonomi dari konflik kepemimpinan. Ketidaksinkronan kebijakan antara Bupati dan Wakil Bupati dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dan administratif, sehingga membuat investor ragu menanamkan modal di Sidoarjo.
Selain itu, mereka mengingatkan adanya risiko melemahnya pengawasan internal pemerintahan daerah. Konflik berkepanjangan dinilai dapat membuka ruang bagi praktik pungutan liar dan tindak pidana korupsi.
Perwakilan aliansi menegaskan bahwa Sidoarjo memiliki pengalaman pahit terkait kasus korupsi kepala daerah di masa lalu.
Mereka meminta DPRD mengambil peran aktif agar sejarah tersebut tidak kembali terulang.
Komitmen Mediasi dan Ancaman Aksi Lanjutan
Audiensi berakhir sekitar pukul 12.15 WIB dengan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara resmi.
DPRD Sidoarjo menyatakan komitmen untuk segera memediasi Bupati dan Wakil Bupati guna memulihkan kondusivitas pemerintahan daerah.
Meski demikian, Aliansi Peduli Sidoarjo menyampaikan peringatan tegas. Mereka menyatakan siap menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila proses mediasi tidak menghasilkan langkah konkret.
Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo, Bramada Pratama Putra, menyatakan pihaknya juga membuka opsi membawa persoalan ini ke Kementerian Dalam Negeri. “Kami mendesak islah segera.
Jika tidak ada solusi nyata, kami siap membawa persoalan ini ke tingkat nasional,” ujarnya.
Konflik pimpinan daerah yang berlarut-larut tidak hanya berdampak pada stabilitas politik, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Sidoarjo.
Publik kini menanti langkah nyata para pemangku kepentingan untuk mengakhiri konflik demi kepastian arah pembangunan dan kepercayaan masyarakat.
Adi.

One thought on “Konflik Pimpinan Sidoarjo, Aliansi Desak Islah Segera”