Forum Ahli Lingkungan, Jumhur Tekankan Bukti Sains

Bali, NarasiGlobal.com, – Forum Ahli Lingkungan menjadi momentum Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat, untuk memperkuat penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan lingkungan. Ia menegaskan bahwa penanganan pelanggaran lingkungan membutuhkan pembuktian ilmiah yang kuat, keterangan ahli yang independen, serta penerapan hukum yang dapat menghasilkan perbaikan kondisi ekosistem.

Jumhur menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan dalam Forum Ahli Lingkungan Hidup Tahun 2026 di The Patra Bali Resort & Villas, Badung, Bali, Selasa (20/10/2026). Forum yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) itu mempertemukan pakar lintas disiplin, praktisi hukum, hakim, dan pemerintah untuk memperkuat penanganan perkara lingkungan. Kegiatan tersebut diikuti 125 peserta, termasuk 51 ahli.

Jumhur mengingatkan bahwa dunia menghadapi tiga krisis planet, yakni perubahan iklim, pencemaran, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Di Indonesia, persoalan tersebut terlihat melalui bencana banjir, longsor, kemarau berkepanjangan, dan penurunan kualitas udara.

Baca juga: Emil Dardak Tekankan Kesejahteraan Pekerja Jatim

Menurutnya, pemerintah harus memastikan setiap proses hukum tidak berhenti pada pemberian sanksi, tetapi juga mendorong pemulihan lingkungan yang mengalami kerusakan.

Jumhur Dorong Penegakan Hukum Berbasis Sains

Jumhur menilai pelanggaran lingkungan semakin kompleks. Pelaku dapat memanfaatkan teknologi, beroperasi lintas wilayah, bahkan memanipulasi data pemantauan untuk menghindari pertanggungjawaban.

Karena itu, aparat penegak hukum membutuhkan dukungan ahli yang mampu menjelaskan bukti ilmiah secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.

Dalam sambutannya, Jumhur menyampaikan, “Hukum tanpa sains akan buta, dan sains tanpa hukum akan lumpuh.” Ia menegaskan bahwa para ahli memiliki peran penting dalam menjembatani temuan ilmiah dengan proses penegakan hukum.

Tiga Pilar Keterangan Ahli

Jumhur menekankan tiga pilar utama yang harus dimiliki ahli lingkungan, yakni integritas, independensi, dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Integritas diperlukan agar ahli menyampaikan temuan sesuai fakta. Independensi menjaga agar pendapat ilmiah tidak dipengaruhi kepentingan pihak tertentu. Sementara itu, metodologi yang kuat memastikan hasil analisis dapat diuji dan digunakan dalam proses hukum.

Ketiga unsur tersebut penting dalam perkara pencemaran, kerusakan hutan, kerusakan ekosistem, maupun pelanggaran yang menimbulkan kerugian ekologis.

Forum ini juga menjadi ruang bagi pemerintah, hakim, dan komunitas ilmiah untuk menyamakan pemahaman mengenai pembuktian serta pemulihan lingkungan.

Negara Gugat Perusahaan atas Kerusakan Lingkungan

Dalam forum tersebut, Jumhur mencontohkan langkah pemerintah menggugat enam perusahaan atas kerusakan lingkungan di Sumatera Utara.

Menteri LH Moh Jumhur Hidayat menegaskan pentingnya bukti ilmiah dan peran ahli untuk memperkuat penegakan hukum yang memulihkan lingkungan.
Menteri LH Moh Jumhur Hidayat menegaskan pentingnya bukti ilmiah dan peran ahli untuk memperkuat penegakan hukum yang memulihkan lingkungan.

Menurut laporan Mahkamah Agung, ia menyebut gugatan yang diajukan pada awal 2026 tersebut berkaitan dengan kerusakan lebih dari 2.500 hektare, dengan nilai tuntutan melampaui Rp4,8 triliun. Angka itu merupakan nilai tuntutan yang disebut dalam forum, bukan pernyataan bahwa pengadilan telah mengabulkan seluruh gugatan.

Langkah hukum semacam ini menunjukkan pentingnya pembuktian mengenai luas kerusakan, hubungan sebab akibat, besarnya kerugian lingkungan, dan kebutuhan pemulihan.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa proses hukum menghasilkan tindakan korektif yang sesuai dengan kondisi kerusakan. Pemulihan dapat mencakup rehabilitasi ekosistem dan langkah lain berdasarkan hasil kajian ilmiah serta putusan yang berlaku.

Pemulihan Menjadi Tujuan Akhir

Jumhur menyebut KLH/BPLH kini mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada solusi. Artinya, penanganan pelanggaran tidak hanya mengejar sanksi, tetapi juga memastikan lingkungan yang rusak memperoleh pemulihan yang diperlukan.

Pendekatan tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah, ahli, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan.

Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung, Prof. Dr. Hamdi, dalam forum yang sama menyoroti perbedaan antara pembayaran ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Keduanya berkaitan, tetapi tidak selalu menghasilkan dampak yang sama.

Karena itu, keterangan ahli perlu menjelaskan kondisi kerusakan sekaligus memberikan dasar ilmiah bagi penyusunan rencana pemulihan yang realistis.

Forum Ahli Perkuat Kolaborasi Lintas Disiplin

Forum Ahli Lingkungan Hidup 2026 mengusung tema penguatan penegakan hukum lingkungan yang berorientasi pada pemulihan untuk mewujudkan keadilan iklim melalui optimalisasi peran ahli.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Dodi Kurniawan, menjelaskan bahwa forum tersebut bertujuan memetakan kebutuhan ahli, menghimpun masukan atas persoalan lingkungan, memperkuat koordinasi, dan merumuskan rekomendasi strategis.

Forum yang rutin digelar sejak 2018 itu diharapkan memperkuat hubungan antara ilmu pengetahuan dan sistem hukum.

Bagi KLH/BPLH, tantangan berikutnya ialah menerjemahkan rekomendasi forum menjadi langkah yang dapat diterapkan dalam penanganan perkara lingkungan.

Kualitas pembuktian, independensi ahli, dan konsistensi pelaksanaan putusan akan menentukan efektivitas penegakan hukum. Dengan pendekatan berbasis sains dan pemulihan, pemerintah berharap penanganan pelanggaran dapat memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan masyarakat dan kelestarian alam.

August Bayu Putra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous post Emil Dardak Tekankan Kesejahteraan Pekerja Jatim
Next post Doa Bersama Dua Tahun Prabowo-Gibran Digelar di Sidoarjo