Jakarta, Narasiglobal.com,- Gerakan Tobat Ekologis Nasional yang digagas Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat terus meluas sebagai lembaga pengendalian perubahan iklim di Indonesia, Minggu (12/7/2026).
Menteri Jumhur menegaskan topik ekologis merupakan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam, bukan sekadar memahami masalah lingkungan tetapi menjadi bagian dari solusi lewat tindakan nyata.
Ajakan Kolaborasi Semua Elemen Bangsa
Pemerintah menegaskan bahwa gerakan lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan yang utama justru milik masyarakat itu sendiri.
KLH/BPLH mengajak seluruh elemen pemerintah, komunitas, dunia usaha, akademisi, dan memperkuat gerakan penanaman masyarakat dua miliar pohon sebagai bagian dari pengobatan ekologis demi keingintahuan lingkungan dan generasi mendatang.
Bambu Tetap Jadi Pilar Solusi Berbasis Alam
Program penanaman dua miliar pohon bambu menjadi agenda besar nasional dalam pemulihan ekosistem, rehabilitasi lahan kritis, dan penguatan ketahanan lingkungan, dengan bambu berfungsi menjaga tata udara, mengurangi erosi, dan menyerap karbon.
Penguatan bambu sebagai bagian solusi berbasis alam (nature-based solution) tetap menjadi salah satu pilar utama perawatan ekologis.
Kolaborasi dengan Freeport Pulihkan Mangrove seluas 484 Hektare
Data terbaru menunjukkan perluasan nyata gerakan ini. Pada tanggal 7 Juli 2026, KLH/BPLH bersama PT Freeport Indonesia meluncurkan aksi pemulihan ekosistem mangrove skala besar di Desa Labuhan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.
Sebagai rangkaian kesepakatan strategi tahun 2023 antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia, program rehabilitasi mangrove di luar wilayah operasional perusahaan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Hingga pertengahan tahun 2026, kolaborasi di Nusa Tenggara Barat berhasil merehabilitasi 484 hektare kawasan pesisir, terdiri atas 445 hektare di Kabupaten Sumbawa dan 39 hektare di Lombok Timur.
Melalui skema karya yang padat, proyek ini memberdayakan 1.500 warga lokal dari tahap pembibitan hingga perawatan untuk menanam 1,5 juta bibit mangrove jenis Rhizophora sp.
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menyatakan penanaman mangrove ini mendukung perlindungan lingkungan, peningkatan penyerapan karbon, serta memperkuat ketahanan masyarakat pesisir.
30 Persen Mangrove Nasional Rusak
Dalam agenda “Mangrove for Life” di Sumbawa pada 7 Juli 2026, Menteri Jumhur memaparkan data terbaru bahwa 700 ribu hektare atau setara 30 persen dari total 3,4 juta hektar hutan mangrove nasional dalam kondisi rusak. Tingkat kerusakannya setara dengan luas gabungan wilayah Banten dan DKI Jakarta.
Gerakan Tobat Ekologis Jadi Payung Kebijakan Iklim
Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Advokasi dan Penguatan Partisipasi Publik, Yudi Syamhudi Suyuti, menyebut jika Gerakan Tobat Ekologis Nasional sebagai pemercepat program lingkungan hidup Presiden Prabowo Subianto.
Gerakan Tobat Ekologis Nasional juga mencakup penanganan darurat sampah dan sirkular ekonomi, sekaligus menagih hak-hak keperdataan negara yang telah dimenangkan Kementerian LH.
Yudi mengungkapkan Kementerian LH turut menangani kejahatan keuangan lingkungan yang menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2025 mencapai Rp 992 triliun.
“Upaya ini sejalan dengan tren global yang tengah mengupayakan status kejahatan lingkungan hidup sebagai kejahatan internasional kelima, setelah kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, genosida, dan agresi,” tutupnya.
Bayu

One thought on “Gerakan Tobat Ekologis Nasional Pondasi Pengendalian Perubahan Iklim”