Sidoarjo, Narasiglobal.com,- Jukir nakal Sidoarjo terancam diberhentikan jika tidak menyetor retribusi sesuai target. Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan ancaman itu saat memimpin apel dan pengarahan kepada seluruh juru parkir di GOR Sidoarjo, Jumat (16/10/2026).
Pemkab Sidoarjo ingin membenahi tata kelola parkir lewat digitalisasi pembayaran dan peningkatan disiplin petugas. Langkah ini sekaligus menjadi cara untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Bupati Subandi Tegaskan Disiplin Setoran
Subandi meminta seluruh juru parkir mematuhi aturan penyetoran retribusi dan melayani warga dengan santun. Ia menilai pengelolaan parkir harus lebih baik dan transparan.
Baca juga: Karhutla Nasional, Jumhur Targetkan Api Padam Sebulan
“Kita terus meningkatkan pelayanan parkir di Kabupaten Sidoarjo. Pengelolaannya harus lebih baik dan transparan agar potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan,” ujar Subandi.
Pemkab dan juru parkir sudah menyepakati pembagian pendapatan parkir sebesar 40 persen untuk juru parkir dan 60 persen untuk pemerintah daerah. Karena itu, setiap petugas wajib menyetor retribusi sesuai target di titik masing-masing.
Subandi juga meminta petugas mengedepankan kesantunan dan menghindari perselisihan dengan pengguna jasa parkir. Petugas yang melanggar akan mendapat dua kali peringatan. Jika tetap tidak berubah, Pemkab memberhentikan mereka.
“Juru parkir harus melayani masyarakat dengan santun karena mereka merupakan mitra pemerintah daerah,” tegasnya.
Parkir Nontunai QRIS Ditarget Rampung 2027
Pemkab Sidoarjo menerapkan pembayaran nontunai lewat QRIS secara bertahap. Targetnya, seluruh sistem parkir beralih ke digital pada 2027.
Untuk mendukung target itu, Pemkab menyiapkan dashboard monitoring dan memasang kamera CCTV. Perangkat tersebut memantau aktivitas petugas sekaligus penerimaan retribusi.
“Dengan digitalisasi, kita bisa mengetahui potensi kebocoran dan tingkat kedisiplinan petugas secara lebih jelas,” kata Subandi.
Rencana ini bukan hal baru. Subandi sudah meminta jajarannya meninggalkan karcis manual sejak awal Januari 2026. Pada periode yang sama, Dishub mulai mengelola parkir langsung dan menggandeng juru parkir lama sebagai mitra.

Subandi menyebut petugas yang menolak digitalisasi akan dievaluasi dan bisa diberhentikan. “Kalau tidak mau mengikuti sistem yang sudah ditetapkan, silakan mundurkan diri. Daripada kita terus mengurusi persoalan yang tidak selesai-selesai,” katanya.
Dishub Catat Tunggakan Rp900 Juta
Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo Budi Basuki memaparkan kondisi lapangan. Menurut dia, masalah utama masih berkaitan dengan penyetoran retribusi yang belum sesuai target.
175 Titik Parkir dan 462 Petugas
Saat ini ada 175 titik parkir yang berkontrak dengan Dishub. Total petugasnya 462 orang, terdiri atas 175 juru parkir utama dan 287 juru parkir pembantu.
Tunggakan petugas parkir mencapai sekitar Rp900 juta. Sekitar 80 persen titik parkir masih memiliki tunggakan dengan nominal bervariasi, dan Dishub segera menuntaskannya.
“Secara umum tidak ada kendala serius. Namun, masih ada petugas yang menyetor tidak sesuai target. Jika surat peringatan tidak diindahkan, petugas dapat diberhentikan, sedangkan kewajiban tunggakannya tetap diproses,” jelas Budi.
Realisasi Rp3 Miliar dari Target Rp4 Miliar
Hingga Oktober 2026, realisasi pendapatan parkir mencapai sekitar Rp3 miliar dari target Rp4 miliar. Pemkab menaikkan target pada 2027 menjadi Rp5,1 miliar.
Digitalisasi baru berjalan di dua titik, yaitu kawasan Alun-Alun Sidoarjo dan GOR Sidoarjo. Dishub juga mencatat sekitar 24 titik parkir belum bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dinas terus mendorong titik-titik itu masuk ke pengelolaan resmi.
Reward untuk Jukir Berprestasi
Pemkab tidak hanya menyiapkan sanksi. Subandi menjanjikan penghargaan bagi juru parkir yang memenuhi target dan mendukung sistem digital.
“Kalau target terpenuhi dan sistem berjalan baik, saya akan berikan reward kepada teman-teman juru parkir. Kita ingin membangun budaya kerja yang disiplin, tetapi juga memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi,” ujarnya.
Usai pengarahan, Pemkab membagikan bantuan sembako kepada para jukir, lalu menggelar sesi foto bersama.
Dengan ancaman sanksi, janji penghargaan, dan target digital 2027, Pemkab Sidoarjo berharap jukir nakal Sidoarjo tidak lagi merugikan daerah. Pengelolaan parkir pun diharapkan lebih tertib dan transparan.
M. Hadi
