Karhutla Nasional, Jumhur Targetkan Api Padam Sebulan

Jakarta, NarasiGlobal.com,- Karhutla nasional menjadi perhatian Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat. Ia menargetkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia dapat dipadamkan dalam beberapa pekan ke depan atau sebelum satu bulan.

Jumhur menyampaikan target tersebut saat menghadiri Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026). Ia optimistis upaya pemadaman dapat mencapai hasil sesuai target melalui pengerahan personel gabungan dan penguatan koordinasi lintas instansi. Namun, ia mengakui petugas masih menghadapi kendala di lapangan, terutama ketersediaan air dan operasional pemadaman melalui udara.

Pemerintah juga menyiapkan langkah penegakan hukum untuk mencegah kebakaran berulang. Selain memproses pihak yang diduga sengaja membakar lahan, pemerintah mempertimbangkan perubahan ketentuan pembukaan lahan dengan cara membakar serta pengetatan aturan bagi pemegang konsesi.

Baca juga: Kodim 0816 Dampingi UMKM Sampah Plastik di Jabon

Jumhur Perkuat Pemadaman dan Penegakan Hukum

Jumhur menegaskan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat terus bekerja untuk mengendalikan kebakaran. Dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta pada 13 Oktober 2026, ia menyebut pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Manggala Agni, KLH, kepolisian, TNI, dan komunitas masyarakat ikut terlibat dalam penanganan karhutla.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak mengabaikan persoalan kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah.

Selain pemadaman, pemerintah menjalankan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga sengaja membakar lahan. Menurut keterangan Jumhur yang diberitakan ANTARA pada 13 Oktober, puluhan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan 68 perusahaan pemilik konsesi telah disegel untuk menjalani proses verifikasi.

Penyegelan tersebut tidak serta-merta berarti seluruh perusahaan terbukti melakukan pembakaran. Pemerintah masih perlu memeriksa kondisi setiap konsesi untuk menentukan tanggung jawab sesuai bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemerintah Evaluasi Tanggung Jawab Perusahaan

Jumhur menyoroti pentingnya prinsip strict liability atau pertanggungjawaban mutlak dalam penanganan kebakaran di wilayah konsesi.

Melalui prinsip tersebut, pemerintah dapat menilai tanggung jawab pihak yang menguasai atau mengelola wilayah berdasarkan ketentuan hukum lingkungan yang berlaku.

Penerapannya tetap memerlukan pemeriksaan terhadap fakta dan kondisi setiap kasus.

Pemerintah juga perlu membedakan kebakaran pada lahan yang belum dibuka dengan kebakaran pada area perkebunan yang telah ditanami. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan langkah hukum yang tepat.

Menteri LH Moh Jumhur Hidayat menargetkan karhutla padam sebelum satu bulan, memperkuat penegakan hukum, dan menyiapkan revisi aturan pembakaran lahan.
Menteri LH Moh Jumhur Hidayat menargetkan karhutla padam sebelum satu bulan, memperkuat penegakan hukum, dan menyiapkan revisi aturan pembakaran lahan.

Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemadaman api, tetapi juga mendorong kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perlindungan lingkungan.

Revisi Aturan Pembakaran Lahan Disiapkan

Untuk mencegah karhutla berulang, Jumhur menyampaikan rencana pemerintah mengubah Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ketentuan tersebut selama ini memberikan pengecualian terbatas terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar, maksimal dua hektare per kepala keluarga, berdasarkan kearifan lokal dan persyaratan yang berlaku.

Jumhur ingin menghapus pengecualian tersebut karena menilai ketentuan itu dapat menjadi celah bagi praktik pembakaran lahan. Ia juga menyampaikan rencana memperketat aturan terhadap lahan konsesi yang terbakar sebelum ditanami tanaman industri.

Pemerintah mengusulkan agar lahan konsesi dengan kondisi tersebut tidak ditanami kembali dengan komoditas perkebunan, termasuk kelapa sawit. Namun, rencana perubahan undang-undang tersebut masih harus melalui proses legislasi dan tidak dapat diperlakukan sebagai ketentuan hukum yang sudah berlaku.

Bantuan Asing Akan Disesuaikan dengan Kebutuhan

Di tengah upaya pemadaman, pemerintah turut mengevaluasi tawaran bantuan dari negara lain. Jumhur menyatakan pemerintah akan menyeleksi bantuan berdasarkan jenis, kebutuhan, dan efektivitasnya dalam mempercepat penanganan kebakaran.

Salah satu tawaran yang diberitakan berasal dari Malaysia. Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi menyebut negaranya menawarkan bantuan berupa satu pesawat pemadam kebakaran, tiga helikopter, serta 52 petugas dan personel.

Jumhur menilai pemerintah perlu memastikan bantuan yang diterima benar-benar memberikan tambahan kemampuan operasional. Indonesia sendiri telah mengerahkan puluhan ribu personel untuk menangani kebakaran.

Pernyataan tersebut bukan berarti pemerintah menolak bantuan internasional. Pemerintah ingin menyesuaikan dukungan yang tersedia dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Data Penanganan Menjadi Acuan Evaluasi

Dalam laporan yang diterima Presiden Prabowo Subianto pada 12 Oktober 2026, pemerintah menyebut lebih dari 60.000 personel gabungan mendukung operasi darat pemadaman karhutla.

Pada saat laporan tersebut disampaikan, pemadaman masih berlangsung pada lahan dengan luas total sekitar 639 hektare di enam provinsi, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Angka tersebut merupakan data dalam laporan 12 Oktober, bukan pembaruan kondisi terkini per 15 Oktober.

Target pemadaman dalam beberapa pekan ke depan menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menjaga koordinasi, memenuhi kebutuhan petugas, dan mempercepat penanganan titik api.

Keberhasilan upaya tersebut juga membutuhkan pencegahan pembakaran, pengawasan konsesi, serta penegakan hukum yang konsisten.

Tanpa langkah pencegahan, kebakaran berisiko kembali terjadi meskipun api di lokasi tertentu telah berhasil dipadamkan.

August Bayu Putra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous post Kodim 0816 Dampingi UMKM Sampah Plastik di Jabon
Next post Jukir Nakal Sidoarjo Terancam Dipecat, Parkir Wajib Digital