Sidoarjo, Narasiglobal.com,- Kejaksaan Agung (Kejagung) melatih 30 aparatur sipil negara (ASN) Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam pelatihan peningkatan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pelatihan lima hari ini berlangsung pada 26-30 Oktober 2026.
Pemkab Sidoarjo menggandeng Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI untuk memperkuat pengawasan internal. Para peserta mempelajari hukum pidana dan cara menangani dugaan tindak pidana.
Perkuat Kapasitas Pengawas Internal
Bupati Sidoarjo Subandi menyebut pelatihan ini bertujuan memperkuat kapasitas APIP. Menurutnya, pengawasan dan perbaikan tata kelola pemerintahan harus berjalan beriringan.
Baca juga: Menteri LH Percepat Penegakan Hukum Lingkungan
“Tujuannya untuk memperkuat kapasitas APIP dalam menjalankan pengawasan dan perbaikan tata kelola pemerintahan,” kata Subandi, Selasa (27/10/2026).
Pengawasan Bukan Sekadar Cari Kesalahan
Subandi menegaskan, pengawasan internal harus berorientasi pada pencegahan penyimpangan. Ia tidak ingin APIP hanya sibuk mencari kesalahan.
“Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana mencegah penyimpangan sejak dini, memperbaiki kelemahan sistem, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan,” ujarnya.
Bedakan Masalah Administratif dan Pidana
Pemahaman hukum membantu APIP membedakan dua jenis persoalan. Persoalan administratif dapat selesai lewat pembinaan tata kelola, sedangkan dugaan tindak pidana perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

“Dengan begitu, pelaksanaan pengawasan dapat berjalan tepat dan memberikan perbaikan tata kelola di lingkungan Pemkab,” tegas Subandi. Ia meminta peserta memanfaatkan pelatihan untuk memperkuat profesionalisme, integritas, dan kapasitas dalam mengawal pembangunan.
Kejagung Tekankan Independensi
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., membuka pelatihan pada Selasa (27/10/2026). Acara berlangsung di Badan Diklat Kejaksaan RI, Jalan Saco Nomor 6, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Harli menyebut peningkatan kapasitas APIP sebagai kebutuhan strategis. Tujuannya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Ukuran Keberhasilan Pengawasan
Menurut Harli, banyaknya temuan bukan ukuran utama keberhasilan pengawasan. Ia menilai yang lebih penting adalah sejauh mana pengawasan mencegah penyimpangan dan mendorong aparatur bekerja jujur serta bertanggung jawab.
Ia juga meminta APIP menjaga independensi dan objektivitas. “Setiap penilaian harus berdasarkan fakta dan aturan yang berlaku agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan,” kata Harli.
Materi Pelatihan dan Harapan
Selama pelatihan, peserta mempelajari prinsip hukum pidana dan analisis hasil pengawasan. Mereka juga belajar menyusun rekomendasi perbaikan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum bila menemukan indikasi tindak pidana.
Harli berharap kerja sama Kejagung dan Pemkab Sidoarjo terus berlanjut. Dengan pengawasan yang profesional dan berintegritas, upaya pencegahan penyimpangan serta perbaikan tata kelola pemerintahan diharapkan lebih optimal.
M. Hadi
