Sidoarjo, Narasiglobal.com – Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo mendesak penuntasan laporan warga terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan anggaran Pemerintah Desa Mliriprowo, Kecamatan Tarik. DPRD meminta instansi berwenang menindaklanjuti laporan secara menyeluruh agar persoalan yang dikeluhkan masyarakat memperoleh kejelasan dan kepastian hukum.
Desakan tersebut disampaikan dalam hearing bersama perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mliriprowo di ruang rapat DPRD Sidoarjo, Selasa (13/10/2026). Pertemuan itu membahas sejumlah persoalan, mulai dari dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran, pembangunan yang belum terealisasi, hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2026 yang disebut belum ditetapkan.
Hearing dihadiri Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo H. Rizza Ali Faizin atau Gus Rizza, Rizal Fuady, S.E., M.Pd.I., anggota Komisi C M. Abud Asyrofi, S.Pd.I., Camat Tarik Muhammad Rofik, S.Sos., M.M., perwakilan Inspektorat Sidoarjo Rudi Jatmiko Setiawan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), perangkat desa, serta anggota BPD. Kepala Desa Mliriprowo, Mamok Widodo, tidak hadir meskipun telah menerima undangan.
Baca juga: Sekolah Berbudaya Lingkungan, KLH Gerakkan 2.649 Sekolah
Gus Rizza Soroti Persoalan Tata Kelola Desa
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Gus Rizza, menyampaikan keprihatinan atas berbagai laporan yang disampaikan perangkat desa dan BPD. Ia menilai persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius karena berkaitan dengan administrasi pemerintahan, pengelolaan anggaran, dan pelayanan kepada masyarakat.
“Laporan dari perangkat desa dan BPD terkait kejanggalan-kejanggalan di Desa Mliriprowo, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, ini menjadi keprihatinan bersama, di mana selevel desa APBDes tahun 2026 belum ditetapkan,” ungkap Gus Rizza.
Menurutnya, belum ditetapkannya APBDes 2026 menjadi salah satu persoalan yang perlu segera memperoleh penyelesaian. Kondisi tersebut disebut berdampak pada pencairan tunjangan perangkat desa.
Gus Rizza menegaskan, DPRD menghormati proses hukum yang berjalan dan mendorong instansi berwenang memeriksa laporan berdasarkan bukti serta ketentuan perundang-undangan. Ia juga meminta Dinas PMD meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa, khususnya dalam administrasi, pelaksanaan pembangunan, dan pertanggungjawaban anggaran.
Komisi C Dukung Masyarakat Memperjuangkan Keadilan
Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, M. Abud Asyrofi, S.Pd.I., menyatakan dukungan terhadap masyarakat Mliriprowo yang meminta kejelasan atas laporan dugaan penyimpangan.
Abud menekankan bahwa pengaduan masyarakat, perangkat desa, dan BPD harus terus dikawal hingga memperoleh tindak lanjut. Menurutnya, pemeriksaan menyeluruh diperlukan agar persoalan yang dilaporkan dapat ditangani secara objektif.
“Proses aduan dan laporan dari masyarakat, perangkat desa, dan BPD harus terus dikawal dan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan menyeluruh oleh pihak terkait, baik dari Kejaksaan dan Inspektorat sehingga problematik yang terjadi segera terselesaikan,” tegas Abud.
Ia berharap masyarakat mendapatkan kepastian melalui mekanisme pemeriksaan yang berlaku. Dukungan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Inspektorat Kembalikan Berkas kepada Kejaksaan
Dalam hearing tersebut, perwakilan Inspektorat Sidoarjo, Rudi Jatmiko Setiawan, menjelaskan perkembangan dokumen pelimpahan perkara Desa Mliriprowo dari kejaksaan.

Rudi menyampaikan bahwa Inspektorat telah menyelesaikan penelaahan dokumen dan mengembalikannya kepada kejaksaan untuk ditindaklanjuti.
“Berkas pelimpahan telah selesai kami telaah dan dokumen tersebut telah kami serahkan kembali untuk ditindaklanjuti oleh kejaksaan,” ungkap Rudi.
Keterangan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan. Meski demikian, perkembangan berikutnya dan hasil akhir penanganan laporan tetap menunggu keterangan resmi dari instansi berwenang.
Perangkat Desa Keluhkan Tunjangan Belum Cair
Ketua BPD Mliriprowo, M. Sobri Jaelani, S.E., mengatakan hearing menjadi kesempatan bagi perangkat desa dan BPD untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada DPRD Sidoarjo.
Ia menyebut laporan yang disampaikan berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan kepala desa selama periode 2023–2026. Jaelani berharap instansi berwenang menindaklanjuti laporan tersebut sesuai mekanisme hukum.
Sementara itu, Supriadi, salah seorang perangkat Desa Mliriprowo, mengungkapkan dampak belum cairnya tunjangan terhadap kondisi ekonomi keluarganya.
“Dengan tidak diterimanya tunjangan membuat kami para perangkat Desa Mliriprowo kesulitan dalam hal keuangan. Biaya anak sekolah, kebutuhan keluarga serta kebutuhan lainnya terbengkalai,” tegas Supriadi.
Keluhan tersebut menambah persoalan yang meminta perhatian pemerintah daerah, terutama terkait kepastian administrasi desa dan hak perangkat desa.
DPRD Dorong Penyelesaian hingga Tingkat Kabupaten
Selain administrasi dan tunjangan perangkat desa, DPRD turut menyoroti keluhan masyarakat mengenai anggaran yang disebut telah terserap, sementara pembangunan yang diharapkan warga belum terealisasi. Sebelumnya, warga Mliriprowo juga menggelar demonstrasi menuntut realisasi pembangunan gorong-gorong di wilayah Pajaran Utara.
Gus Rizza menyampaikan bahwa Komisi A DPRD Sidoarjo berencana berkoordinasi dengan Bupati Sidoarjo untuk melaporkan hasil hearing sekaligus mendorong penyelesaian persoalan di Desa Mliriprowo.
“Usai hearing hari ini, pihak DPRD Sidoarjo akan berkoordinasi dan menyampaikan hasil kepada Bupati Sidoarjo agar segera ada penyelesaian kasus di Desa Mliriprowo,” pungkasnya.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah dan instansi berwenang dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Kejelasan APBDes 2026, pencairan tunjangan perangkat desa, realisasi pembangunan, serta pemeriksaan dugaan penyimpangan menjadi sejumlah persoalan yang membutuhkan tindak lanjut transparan dan sesuai hukum.
M. Hadi
