Normalisasi Sungai Sidoarjo Terhambat Jembatan Liar

Sidoarjo, Narasiglobal.com,- Normalisasi sungai Sidoarjo terganjal puluhan struktur ilegal yang berdiri di atas aliran air. Bupati Sidoarjo Subandi memerintahkan pembongkaran jembatan liar itu saat sidak proyek betonisasi Jalan Gedangan–Betro, Senin (12/10/2026).

Ia menilai bangunan tanpa izin tersebut menutup akses alat berat dan memperparah risiko banjir.

Instruksi ini bukan yang pertama. Subandi mengaku sudah berulang kali menyampaikan perintah serupa kepada jajarannya.

Baca juga: Komisi A DPRD Sidoarjo Desak Penuntasan Laporan Warga Desa Mliriprowo

Proyek Rp23 Miliar Harus Selaras dengan Sungai

Proyek betonisasi ruas Gedangan–Betro bernilai sekitar Rp23 miliar. Jalan itu membentang melintasi sejumlah kawasan dan terhubung dengan drainase serta aliran sungai. Subandi meminta pelaksana proyek menyambungkan jalan baru dengan saluran air yang sudah ada.

“Kalau masih ada jembatan-jembatan seperti ini, normalisasi sungai tidak akan bisa berjalan,” ujar Subandi. Ia ingin jalan berkualitas, tetapi penataan sungai tidak boleh tertinggal.

Jembatan Beton untuk Akses Pribadi

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan sejumlah jembatan beton kecil melintang di atas sungai. Warga dan pelaku usaha setempat membangunnya sendiri untuk keperluan akses pribadi.

Struktur permanen itu menutup ruang gerak alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BMSDA) maupun kontraktor. Petugas pun kesulitan mengeruk sedimentasi.

Sungai Menyempit, Banjir Mengintai

Sedimen yang menumpuk membuat aliran sungai menyempit dan pendangkalan semakin parah. Saat hujan deras, kondisi ini berpotensi memicu genangan hingga banjir. Luapan air pada akhirnya dapat merusak struktur jalan yang baru dibangun.

Jembatan liar hambat normalisasi sungai Sidoarjo. Bupati Subandi perintahkan pembongkaran, Satpol PP dan kecamatan turun menertibkan.
Jembatan liar hambat normalisasi sungai Sidoarjo. Bupati Subandi perintahkan pembongkaran, Satpol PP dan kecamatan turun menertibkan.

“Perencanaan harus kita ikuti. Jangan sampai jalannya sudah bagus dan mulus, tetapi sungainya justru terbengkalai dan tidak tertata,” kata Subandi.

Masalah Lama yang Terus Berulang

Persoalan bangunan liar di bantaran sungai sudah lama menjadi perhatian Pemkab Sidoarjo. Pada audiensi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Januari 2025, Subandi menyebut bangunan liar menghambat akses alat berat untuk normalisasi. Saat itu BBWS Brantas mencatat 45 bangunan liar di sekitar aliran sungai.

Temuan di Gedangan–Betro menunjukkan masalah tersebut belum tuntas.

Satpol PP dan Kecamatan Ikut Menertibkan

Pemkab Sidoarjo kini menginstruksikan Dinas PU BMSDA berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pihak kecamatan. Mereka akan menertibkan jembatan liar secara terukur.

Warga Diminta Pakai Jembatan Umum

Subandi juga meminta warga berhenti membuat akses melintas ilegal. Ia mengajak masyarakat beralih ke jembatan umum yang tersedia di sepanjang jalur utama.

“Jembatan umum sudah tersedia di jalur utama. Masyarakat kita imbau untuk memanfaatkan fasilitas yang ada demi mendukung penataan kawasan dan kepentingan umum yang lebih luas,” tutur Subandi.

Pemkab berharap penertiban ini membuat sungai kembali lancar sekaligus menjaga jalan baru tetap awet.

M. Hadi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous post Komisi A DPRD Sidoarjo Desak Penuntasan Laporan Warga Desa Mliriprowo
Next post DLHK Sidoarjo Buka Masukan Dokumen Lingkungan