Menteri LH Dorong Ekowisata Jaga Alam dan Ekonomi

Bandung, Narasiglobal.com,- Menteri Lingkungan Hidup(LH) Moh Jumhur Hidayat mendorong pengembangan ekowisata yang mampu menggabungkan aktivitas ekonomi dengan pelestarian dan pemulihan lingkungan. Pesan itu disampaikan setelah kunjungannya ke kawasan Dusun Bambu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Selasa, 29 September 2026.

Jumhur yang menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) melihat pengembangan kawasan berbasis alam dapat menjadi bagian dari perubahan paradigma pembangunan.

Menurut dia, kegiatan ekonomi tidak harus mengorbankan lingkungan. Sebaliknya, pemanfaatan alam dapat memberikan nilai ekonomi sekaligus mendukung pemulihan ekosistem.

Baca juga: Emil Dardak Dorong Investasi Jatim Jadi Ekonomi Bernilai Tambah

Ekowisata Jadi Bagian Ekonomi Berkelanjutan

Dalam kunjungan tersebut, Jumhur meninjau pengembangan Dusun Bambu yang memadukan kegiatan ekonomi, edukasi, pelestarian alam, dan keterlibatan masyarakat.

KLH/BPLH mencatat kawasan tersebut menjadi salah satu contoh pemanfaatan ruang yang berupaya menggabungkan aktivitas ekonomi dengan pemulihan lingkungan. Jumhur menyebut perubahan kawasan yang sebelumnya menghadapi persoalan lingkungan menjadi kawasan yang lebih hijau sebagai salah satu gambaran pendekatan tersebut.

Jumhur menekankan bahwa pemerintah ingin mendorong perubahan cara pandang dalam pembangunan. Pertumbuhan ekonomi, menurutnya, perlu berjalan bersama perlindungan lingkungan.

“Kita pindah peradaban. Peradaban yang dulu membangun sambil merusak lingkungan, sekarang membangun sambil memelihara lingkungan dan tumbuh ekonomi juga sambil memelihara lingkungan,” kata Jumhur seperti dikutip dari keterangan KLH/BPLH.

Pemerintah Dorong Kolaborasi Dunia Usaha

Pengembangan ekowisata juga membutuhkan keterlibatan dunia usaha dan masyarakat. Pemerintah melihat kolaborasi tersebut penting dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Selain Dusun Bambu, perhatian juga mengarah pada EIGER Nature di Megamendung, Kabupaten Bogor. Kawasan tersebut mengembangkan kegiatan berbasis alam yang mencakup restorasi lingkungan, konservasi, edukasi, serta pemberdayaan masyarakat.

Menteri LH Moh Jumhur Hidayat mendorong ekowisata yang memadukan ekonomi, konservasi, pemulihan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.
Menteri LH Moh Jumhur Hidayat mendorong ekowisata yang memadukan ekonomi, konservasi, pemulihan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

Jumhur menegaskan pemanfaatan keanekaragaman hayati harus mengikuti ketentuan dan memperhatikan daya dukung lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, kegiatan ekonomi diharapkan tetap memberikan manfaat tanpa mengabaikan fungsi ekologis kawasan.

Perlindungan Masyarakat Adat 

Jadi Perhatian

Selain isu ekowisata, perkembangan terbaru Jumhur juga berkaitan dengan perlindungan masyarakat adat.

Dalam acara Lawung Lingkung atau Temu Komunitas Adat di Kabupaten Garut pada 30 September 2026, Jumhur menekankan pentingnya perlindungan hak masyarakat adat dalam pelestarian lingkungan. KLH/BPLH menyatakan perlindungan tersebut perlu berjalan bersama upaya menjaga wilayah kelola masyarakat.

Jumhur juga menyampaikan bahwa pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemulihan. Prinsip tersebut mencakup korporasi maupun pihak lain yang terbukti menyebabkan kerusakan.

Langkah itu menjadi bagian dari pendekatan KLH/BPLH yang menghubungkan perlindungan lingkungan dengan kepentingan masyarakat di tingkat tapak.

Arah Kebijakan Lingkungan Jumhur

Sejak dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH pada 27 April 2026, Jumhur membawa sejumlah agenda yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, ekonomi sirkular, perlindungan keanekaragaman hayati, dan aksi iklim.

KLH/BPLH sebelumnya juga menetapkan pengelolaan sampah dan partisipasi publik sebagai salah satu prioritas menghadapi 2027.

Jumhur menekankan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan pemerintah sendiri sehingga keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya.

Perkembangan terbaru tersebut menunjukkan bahwa agenda lingkungan KLH/BPLH tidak hanya berfokus pada penanganan pencemaran. Pemerintah juga mendorong model pembangunan yang menghubungkan pemulihan lingkungan, kegiatan ekonomi, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat.

August Bayu Putra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous post Emil Dardak Dorong Investasi Jatim Jadi Ekonomi Bernilai Tambah
Next post Pemkab Pasuruan Siapkan 8 Posko untuk Jemaah Haul