Open Dumping Di TPST Bantargebang Resmi Dihentikan

Jakarta, Narasiglobal.com,- Open dumping di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang resmi dihentikan mulai 1 Agustus 2026. Kebijakan ini menjadi langkah baru pemerintah dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah nasional sekaligus menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Meski metode pembuangan sampah berubah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan layanan pengangkutan sampah kepada masyarakat tetap berjalan normal. Warga juga diminta mempertahankan kebiasaan memilah sampah dari rumah agar sistem baru dapat berjalan lebih efektif.

Penghentian Open Dumping Sesuai Amanat Undang-Undang

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin, mengatakan penghentian praktik open dumping merupakan bagian dari respons pemerintah terhadap kondisi darurat sampah yang dihadapi berbagai daerah di Indonesia.

Menurut Dudi, ketentuan tersebut sebenarnya sudah seharusnya diterapkan sejak 2013 atau lima tahun setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 diberlakukan. Namun pelaksanaannya terus mengalami penundaan karena berbagai kendala dalam sistem pengelolaan sampah.

Ia menjelaskan, pemerintah sebelumnya memberikan ruang melalui sanksi administratif. Namun sejak 2026 kebijakan itu diperketat sehingga daerah harus menghentikan praktik pembuangan sampah secara terbuka.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin, mengatakan penghentian praktik open dumping
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin, mengatakan penghentian praktik open dumping

“Ketentuannya sebenarnya sudah berlaku sejak 2013, tetapi implementasinya terus tertunda. Kini pemerintah menerapkan aturan yang lebih tegas dibanding sebelumnya,” ujar Dudi.

Layanan Pengangkutan Sampah Tetap Berjalan

Dudi menegaskan masyarakat tidak akan merasakan perubahan signifikan dalam pelayanan pengangkutan sampah setelah kebijakan tersebut mulai berlaku.

Armada pengangkut tetap beroperasi sesuai jadwal. Perubahan utama justru dilakukan pada sistem pengelolaan sampah di tingkat pemerintah setelah sampah tiba di fasilitas pengolahan.

Ia juga meminta warga yang selama ini telah memilah sampah agar tetap mempertahankan kebiasaan tersebut. Pemilahan dari sumber dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan.

“Bagi masyarakat yang sudah memilah sampah, kami berharap kebiasaan itu tetap dilakukan. Perubahan terbesar ada pada sistem yang dijalankan pemerintah,” kata Dudi.

Dorong Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Penghentian open dumping menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat transformasi pengelolaan sampah menuju sistem yang lebih berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi dampak pencemaran lingkungan sekaligus meningkatkan efisiensi pengolahan sampah di kawasan TPST Bantargebang.

Pemerintah juga menilai partisipasi masyarakat melalui pemilahan sampah dari rumah menjadi kunci keberhasilan kebijakan tersebut. Dengan keterlibatan warga, volume sampah yang harus diproses dapat dikurangi sehingga proses pengolahan menjadi lebih optimal.

Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat pengelolaan sampah yang mengedepankan prinsip pengurangan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang sebagai bagian dari pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

Penghentian praktik open dumping di TPST Bantargebang menjadi tonggak penting dalam pembenahan tata kelola persampahan nasional. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menjadi awal perubahan menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, tertib, dan berwawasan lingkungan.

 

August Bayu Putra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous post Program Eco Kreatif Indonesia Didukung Menteri Jumhur
Next post Provinsi Jatim Berkomitmen Terdepan Dalam Konservasi Mangrove