Perpres Baru Nomor 47 Ubah Struktur Pengelola BPDLH

Jakarta, Narasiglobal.com- Perpres baru resmi mengubah struktur kepengurusan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hidayat menyampaikan Perpres tersebut hanya mengatur perubahan struktur organisasi, bukan mekanisme pendanaan program lingkungan.

Komite Pengarah Pindah ke Kemenko Pangan

Melalui Perpres Nomor 47 Tahun 2026, kendali komite pengarah BPDLH berpindah dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan kini menjabat sebagai ketua komite pengarah.

Jumhur Hidayat dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bertindak sebagai wakil ketua dalam struktur baru tersebut. Jumhur memastikan Perpres ini telah resmi terbit dan berlaku.

Ia juga menegaskan bahwa aturan baru tidak menyentuh masalah pendanaan untuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun organisasi nonpemerintah di bidang lingkungan. Perubahan hanya terjadi pada tataran kepengurusan BPDLH.

BPDLH Kelola Dana dari Berbagai Sumber

BPDLH merupakan Badan Layanan Umum yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Keuangan. Badan ini bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana untuk program-program lingkungan hidup.

Sumber dana BPDLH berasal dari hibah internasional, kerja sama bilateral maupun multilateral, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut digunakan untuk pelestarian lingkungan, reboisasi, penanggulangan perubahan iklim, hingga pendanaan bencana.

Menteri Jumhur sampaikan Perpres 47 tahun 2026 ubah struktur pengelola dana lingkungan hidup BPDLH senilai Rp22 triliun untuk pembangunan hijau.
Menteri Jumhur sampaikan Perpres 47 tahun 2026 ubah struktur pengelola dana lingkungan hidup BPDLH senilai Rp22 triliun untuk pembangunan hijau.

Dana Rp22 Triliun Didorong Cepat Terserap

Zulkifli Hasan menyebut penguatan tata kelola BPDLH melalui Perpres baru ini bertujuan mempercepat pemanfaatan dana lingkungan hidup yang mencapai 1,33 miliar dolar AS atau setara dengan Rp22 triliun.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (22/7/2026)

Rapat itu juga dihadiri Jumhur Hidayat serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy. Zulkifli menekankan dana yang terkumpul sangat besar dan harus segera memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia menyebut penyerapan dana akan dipercepat untuk mendukung masyarakat di sekitar kawasan konservasi dan program pembangunan hijau. Zulkifli menilai potensi dana tersebut besar untuk mendukung berbagai sektor pembangunan.

Arahan Presiden Jadi Acuan Regulasi

Zulkifli menegaskan Arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi pedoman utama penyusunan regulasi ini. Presiden meminta agar tidak ada aturan yang menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, regulasi harus responsif dan adaptif agar dana lingkungan hidup benar-benar memberi manfaat nyata. Ia kembali menegaskan besarnya nilai dana yang dikelola BPDLH harus segera dioptimalkan.

Perpres Nomor 47 Tahun 2026 menandai perubahan tata kelola BPDLH tanpa mengubah aturan pendanaan bagi LSM lingkungan. Pemerintah berharap penguatan struktur ini mempercepat penyerapan dana sebesar Rp22 triliun demi pembangunan hijau dan kesejahteraan masyarakat.

 

August Bayu Putra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous post Presiden RI Prabowo Klaim 108 Masalah Selesai Selama Menjabat
Next post Menteri LH Jumhur Hidayat Dorong Indikator Lingkungan Hidup