Jakarta, NarasiGlobal.com, – Persiapan COP31 menjadi fokus Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dalam memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, menyatakan Indonesia telah menyiapkan sejumlah inisiatif untuk dibawa ke Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 atau COP31 di Antalya, Türkiye, pada 9–20 November 2026.
Pemerintah menargetkan partisipasi Indonesia tidak hanya menyampaikan komitmen pengendalian perubahan iklim, tetapi juga menawarkan solusi konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian. Persiapan tersebut dibahas dalam pertemuan koordinasi tingkat menteri yang dipimpin KLH/BPLH pada 12 Oktober 2026.
Baca juga: Launching Pasuruan United Digelar Malam Ini di PCC Bangil
Jumhur menyebut sejumlah inisiatif yang akan dibawa Indonesia mencakup rancangan undang-undang mengenai perubahan iklim berkeadilan dan energi baru terbarukan (EBT). Pemerintah ingin memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi iklim sekaligus mendorong pelaksanaan kebijakan lingkungan di dalam negeri.
Jumhur Dorong Solusi Iklim yang Terukur
Dalam koordinasi persiapan COP31, pemerintah mengusung tema besar Indonesia: Delivering Climate Solutions at Scale, yang menekankan pelaksanaan solusi iklim secara nyata dan dalam skala luas.
Pendekatan tersebut mengarahkan Indonesia untuk memperkuat implementasi kebijakan, memperluas kerja sama internasional, serta mendorong dukungan pendanaan dan teknologi bagi negara berkembang.
Menurut keterangan resmi KLH/BPLH, pembahasan lintas kementerian mencakup sejumlah isu strategis, mulai dari pendanaan iklim, integritas pasar karbon, adaptasi perubahan iklim di wilayah kepulauan dan pesisir, hingga transisi energi yang berkeadilan.
Pemerintah juga membahas transfer teknologi dan solusi berbasis alam sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan lingkungan.
RUU Perubahan Iklim Berkeadilan
Jadi Perhatian
Jumhur menjelaskan bahwa rancangan regulasi perubahan iklim berkeadilan menjadi salah satu inisiatif yang dipersiapkan untuk forum internasional tersebut.
Ia juga menyoroti energi baru terbarukan sebagai bagian dari agenda yang akan disampaikan Indonesia dalam pertemuan global.
Namun, pemerintah belum mencantumkan target penyelesaian regulasi tersebut dalam keterangan yang dipublikasikan. Karena itu, pembahasan rancangan undang-undang tersebut perlu dibedakan dari keputusan hukum yang telah berlaku.
Kejelasan status regulasi penting agar komitmen yang disampaikan dalam diplomasi iklim sejalan dengan perkembangan kebijakan nasional.
Indonesia Siapkan Lima Agenda Solusi Iklim
Selain agenda diplomasi, Indonesia merancang Paviliun Indonesia di COP31 sebagai ruang untuk memperkenalkan program lingkungan, mempertemukan mitra, dan membuka peluang kerja sama.

Paviliun tersebut akan mengusung tema Indonesia as the House of Climate Solutions: Strengthening Climate Resilience through Collaborative Action and a Strategic Net Zero Pathway.
KLH/BPLH menyebut lima topik utama yang akan diangkat dalam paviliun tersebut.
Energi Bersih hingga Pengelolaan Sampah
Lima topik itu meliputi transisi energi bersih dan industrialisasi hijau, solusi berbasis alam, kota tangguh iklim dan pengelolaan sampah, pembiayaan iklim dan pasar karbon, serta keadilan iklim dan masyarakat inklusif.
Agenda tersebut memperlihatkan bahwa diplomasi iklim tidak hanya berkaitan dengan pengurangan emisi. Pemerintah juga ingin menghubungkan perlindungan lingkungan dengan pembangunan ekonomi, pengelolaan sumber daya, dan kesejahteraan masyarakat.
Paviliun Indonesia direncanakan menjadi tempat dialog lintas pemangku kepentingan, pertemuan pelaku pasar karbon, serta penjajakan kemitraan untuk mendukung pembiayaan program iklim.
Meski demikian, jumlah pertemuan bisnis, kerja sama bilateral, dan transaksi yang mungkin tercapai belum dapat dipastikan dari informasi yang tersedia.
Tantangan Implementasi Menjelang COP31
Persiapan menuju COP31 menghadirkan tantangan untuk memastikan agenda internasional berjalan seiring dengan pelaksanaan kebijakan di dalam negeri.
Indonesia telah menyampaikan Second Nationally Determined Contribution atau Second NDC kepada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada 27 Oktober 2025. Pemerintah juga mempertahankan arah pencapaian emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat.
Komitmen tersebut berjalan bersama sejumlah agenda, termasuk FOLU Net Sink 2030, pengembangan bursa karbon, dan Program Kampung Iklim atau ProKlim.
Keberhasilan langkah tersebut membutuhkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, keterlibatan dunia usaha, dukungan masyarakat, serta mekanisme evaluasi yang dapat mengukur hasilnya.
Bagi KLH/BPLH, COP31 menjadi kesempatan untuk memperkuat kerja sama internasional sekaligus mendorong solusi yang relevan dengan kebutuhan Indonesia.
Pada akhirnya, keberhasilan diplomasi iklim tidak hanya ditentukan oleh komitmen yang disampaikan dalam forum global, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menerjemahkannya menjadi kebijakan dan tindakan nyata yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
August Bayu Putra
